FKN-08 Dorong Pemberdayaan Pengusaha Rakyat dan Pemerataan Pembangunan
Jakarta, 27 Agustus 2026 —-Mediagendangsumba.com Agustus 2026 Lebih dari 200 pengusaha konstruksi kecil dan menengah yang tergabung dalam jaringan Forum Komunikasi Nasional 08 (FKN-08) menyatakan kesiapan untuk mengambil bagian dalam pembangunan nasional sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Konsolidasi para kontraktor tersebut menjadi bagian dari upaya FKN-08 memperkuat keterlibatan masyarakat dan dunia usaha lokal dalam berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), infrastruktur, sekolah rakyat, hingga berbagai proyek pembangunan lainnya.
FKN-08 menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir pelaku usaha bermodal besar. Pengusaha kecil dan menengah harus diberikan ruang yang adil untuk tumbuh, bekerja, menyerap tenaga kerja, dan menjadi bagian dari kekuatan ekonomi nasional.
Masyafah: Kontraktor FKN-08 Harus Siap Bekerja dan Berkontribusi
Masyafah, Ketua Umum FP2KPSI sekaligus Koordinator Nasional FKN-08, menegaskan bahwa konsolidasi para kontraktor merupakan bentuk kesiapan masyarakat untuk mendukung pembangunan melalui kerja nyata.
Menurut Masyafah, para kontraktor yang dihimpun FKN-08 bukan sekadar ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi ingin memastikan bahwa pengusaha rakyat mempunyai kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan.
«“Kami mengumpulkan para kontraktor di bawah naungan FKN-08 karena mereka memiliki semangat yang sama: ingin bekerja, ingin membangun, dan ingin menjadi bagian dari pembangunan nasional. Dukungan kepada pemerintah harus diwujudkan dengan kerja nyata,” ujar Masyafah.»
Ia menambahkan, pemerintah perlu membuka ruang yang lebih luas bagi kontraktor kecil dan menengah dengan tetap mengedepankan profesionalisme, kompetensi, transparansi, serta ketentuan hukum yang berlaku.
«“Kami tidak meminta perlakuan khusus. Yang kami minta adalah kesempatan yang adil, kepastian hukum, dan mekanisme kerja yang jelas. Kalau rakyat diminta ikut membangun, maka rakyat juga harus diberikan ruang untuk bekerja,” tegasnya.»
Ir. Yoserizal Nasution: Pengusaha Lokal Harus Menjadi Bagian dari Pembangunan
Sementara itu, Ir. Yoserizal Nasution, Ketua Umum Gema Macan Asia, menilai keterlibatan pengusaha kecil dan menengah merupakan bagian penting dalam membangun ekonomi berbasis masyarakat.
Menurutnya, keberadaan kontraktor lokal memiliki dampak ekonomi yang luas karena setiap proyek konstruksi dapat menggerakkan tenaga kerja, material bangunan, transportasi, pemasok, hingga usaha kecil di sekitar lokasi pembangunan.
«“Pembangunan jangan hanya dilihat dari berdirinya bangunan. Di balik pembangunan ada tenaga kerja, ada toko material, ada transportasi, ada UMKM dan ada keluarga-keluarga yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas ekonomi tersebut,” kata Yoserizal.»
Ia juga menyambut baik konsolidasi yang dilakukan FKN-08 dan keterhubungan para kontraktor dengan Paguyuban Berkah Merah Putih Indonesia sebagai salah satu upaya memperluas jaringan kerja dan peluang usaha.
«“Yang kita bangun bukan hanya proyek, tetapi ekosistem ekonomi rakyat. Pengusaha kecil dan menengah harus menjadi bagian dari rantai pembangunan nasional,” ujarnya.»
Indria Febriansyah: Dukungan kepada Prabowo Harus Dibuktikan dengan Kerja
Indria Febriansyah, S.E., M.H., Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI) sekaligus salah satu penggerak FKN-08, menegaskan bahwa konsolidasi ratusan kontraktor tersebut merupakan bentuk dukungan konkret masyarakat terhadap Presiden Prabowo.
Menurut Indria, para pendukung pemerintah tidak seharusnya berhenti pada dukungan politik. Dukungan harus diterjemahkan menjadi kontribusi produktif melalui pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi rakyat.
«“Ini adalah bentuk dukungan nyata rakyat kepada Presiden Prabowo. Mereka tidak hanya bicara tentang dukungan politik, tetapi ingin membuktikannya melalui kerja, pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan perputaran ekonomi di tengah masyarakat,” ujar Indria.»
Indria menilai program pembangunan seperti KDKMP, kampung nelayan, sekolah rakyat, dan pembangunan infrastruktur harus menjadi ruang partisipasi bagi dunia usaha nasional, termasuk perusahaan konstruksi kecil dan menengah.
«“Jangan sampai pengusaha kecil dan menengah gugur sebelum mendaftar. Persyaratan pengadaan memang penting untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas, tetapi desain kebijakan juga harus memastikan pelaku usaha rakyat tetap memiliki kesempatan untuk berkompetisi secara sehat,” katanya.»
Kepastian Hukum Menjadi Kunci
Selain kesempatan usaha, FKN-08 juga mendorong adanya kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Khusus program pembangunan yang melibatkan kemitraan dengan berbagai institusi, hubungan antara pemberi pekerjaan dan pelaksana harus dituangkan secara jelas melalui kontrak atau perjanjian kerja sama.
«“Kami siap bekerja sungguh-sungguh dan berkomitmen secara resmi di hadapan notaris. Yang kami butuhkan sederhana: kepastian hukum, kontrak yang jelas, mekanisme pembayaran yang jelas, dan kesempatan yang adil,” ujar Indria.»
Menurutnya, kepastian tersebut penting agar kontraktor tidak berada dalam posisi yang rentan ketika melaksanakan pekerjaan dengan modal, tenaga kerja, serta risiko yang mereka tanggung sendiri.
Lebih dari 200 Kontraktor Telah Dikonsolidasikan
Dalam rangkaian konsolidasi FKN-08, lebih dari 200 pengusaha konstruksi kecil dan menengah telah dihimpun dan diarahkan untuk berkoordinasi dengan Paguyuban Berkah Merah Putih Indonesia melalui Koordinator Nasional Ir. Yoserizal Nasution.
Para pengusaha tersebut menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan pembangunan sesuai dengan kompetensi, mekanisme kerja sama, serta ketentuan hukum yang berlaku.
FKN-08 juga mencatat masih terdapat ratusan perusahaan konstruksi lainnya dalam jaringan yang memiliki harapan serupa untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
Potensi tersebut dinilai sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang tidak boleh diabaikan.
Masyarakat Padat Karya Harus Bergerak Maju
FKN-08 menegaskan bahwa pembangunan nasional harus mampu menciptakan efek ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kontraktor kecil dan menengah dapat menjadi penggerak ekonomi daerah karena proyek yang mereka kerjakan berpotensi menyerap tenaga kerja lokal sekaligus menghidupkan berbagai sektor pendukung.
Karena itu, FKN-08 mendorong pemerintah untuk terus memperkuat kebijakan yang menjamin pemerataan kesempatan usaha, transparansi, profesionalisme, kompetensi, dan kepastian hukum.
«“Pembangunan bukan hanya soal membangun gedung. Pembangunan juga harus membangun manusia, menghidupkan usaha rakyat, membuka lapangan kerja, dan membuat ekonomi bergerak dari bawah,” kata Indria.»
FKN-08 menegaskan komitmennya untuk terus mengonsolidasikan masyarakat dan pengusaha yang ingin berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia.
Dukungan kepada pemerintah harus berubah menjadi kerja nyata.
Rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan.
Masyarakat padat karya harus bergerak maju.
Pengusaha rakyat harus diberi kesempatan.
Dan pembangunan nasional harus menjadi jalan menuju kedaulatan ekonomi Indonesia.(tim redaksi)
