Aksi 27 Agustus dan Ujian Konsolidasi Pemerintahan Menjelang Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran
Oleh : Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia.
Inisiator Forum Komunikasi Nasional - 08.
JAKARTA, Mediagendegangsumba.com.26 Agustus 2026 — Rencana aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026, menjadi sorotan utama dinamika politik nasional. Sejumlah elemen masyarakat berencana menyampaikan aspirasi publik yang mendesak, terutama terkait percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta tuntutan penerapan hukuman berat yang nyata bagi pelaku kejahatan korupsi.
Di tengah persiapan aksi tersebut, perdebatan tak terelakkan: apakah gerakan ini murni luapan keresahan rakyat yang mendalam, atau berpotensi disusupi dan dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu yang sedang berupaya mengubah arah situasi? Narasi-narasi yang berkembang di ruang publik mulai mengaitkan momentum 27 Agustus dengan peta jalan persaingan kekuasaan menuju tahun 2029, meskipun berbagai tudingan rekayasa tersebut masih memerlukan pembuktian fakta yang terverifikasi secara sah.
Namun satu hal yang tak terbantahkan, isu yang diangkat memiliki daya tarik yang sangat kuat di hati masyarakat. Kelompok seperti AMPB secara terbuka menegaskan dua tuntutan pokok mereka adalah percepatan lahirnya RUU Perampasan Aset dan penegakan hukum yang tegas hingga ke akar-akarnya terhadap para koruptor, sebuah harapan yang sudah lama ditunggu oleh rakyat banyak.
PRABOWO 2026 BUKAN PRABOWO 2025
Bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, gelombang dinamika ini menjadi ujian kenegarawanan yang penting tepat saat memasuki ambang batas dua tahun masa bhakti. Tahun pertama kepemimpinan wajar dipahami sebagai masa konsolidasi: membaca peta situasi, merajut komunikasi politik, menjaga stabilitas landasan, serta menyelaraskan beragam kepentingan agar berjalan dalam satu irama pembangunan.
Akan tetapi, melangkah ke fase berikutnya, harapan rakyat melonjak tinggi menuntut kehadiran pemerintahan yang jauh lebih tegas, berani, dan berkarakter. Prabowo 2026 bukan lagi Prabowo 2025 yang masih beradaptasi. Setelah melewati masa pemetaan dan penyatuan barisan, kini pemerintah dituntut menunjukkan keberanian mengambil keputusan besar, memperkuat gigi penegakan hukum, dan memastikan agenda negara tidak tersandera kepentingan kelompok lama maupun beban konflik masa lalu.
JANGAN BIARKAN ISU PEMBERANTASAN KORUPSI DITUNGGANGI KEPENTINGAN POLITIK
Isu RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi adalah urusan negara yang sangat serius dan menjadi denyut nadi kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, hal krusial ini harus ditempatkan murni dalam kerangka hukum dan kepentingan nasional yang lurus, tidak boleh sekadar dijadikan kendaraan untuk menunggangi pertarungan politik praktis siapa pun.
Pemerintah bersama DPR wajib menjawab tuntutan keadilan rakyat melalui proses legislasi yang transparan, terukur, dan berjalan sepenuhnya di atas rel konstitusi yang sah. Aspirasi masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi kita, namun demokrasi juga menuntut setiap langkah tetap damai, tertib, dan tidak berubah menjadi ancaman yang merusak sendi-sendi lembaga maupun keamanan bersama.
Sikap kewaspadaan publik sangat diperlukan. Seperti yang telah diimbau sebelumnya oleh Komandan Satuan Siber TNI, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh konten-konten yang bertebaran di media sosial menjelang hari aksi, agar tidak terjebak dalam permainan narasi yang memecah belah persatuan bangsa.
PRABOWO HARUS MEMIMPIN, BUKAN TERSANDERA
Pemerintahan Prabowo-Gibran memang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di satu sisi harus menjaga stabilitas politik sebagai fondasi pembangunan; di sisi lain wajib membuktikan keberpihakan nyata pada pemberantasan korupsi, kemajuan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya.
Presiden tidak boleh terjebak dalam pusaran perang narasi di media sosial maupun tarik-ulur kepentingan antarkelompok elite yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Yang rakyat butuhkan saat ini adalah ketegasan sikap yang jernih dan berani. Jika ada pelanggaran hukum, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu; jika ada penyalahgunaan kekuasaan, harus diperiksa hingga tuntas; dan jika ditemukan praktik korupsi, harus ditindak tegas berlandaskan bukti dan hukum yang berlaku.
Tidak boleh ada lagi praktik hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas, atau hanya tajam bagi lawan politik namun lunak bagi kroni dan kawan dekat. Di sinilah letak ujian sesungguhnya atas kewibawaan pemerintahan Prabowo Subianto dalam membangun keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
2027 HARUS MENJADI TONGGAK BARU
Tahun 2027 seharusnya menjadi pintu gerbang fase baru pemerintahan: saatnya konsolidasi politik berubah sepenuhnya menjadi konsolidasi hasil dan kinerja nyata di lapangan. Rakyat tidak membutuhkan pemerintahan yang habis waktunya melayani perselisihan kepentingan elite yang melelahkan.
Yang dibutuhkan rakyat adalah kepastian hukum yang melindungi, lapangan kerja yang luas, pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa, pelayanan publik yang membaik, serta kehadiran negara yang nyata saat warga membutuhkannya. Karena itu, Presiden Prabowo harus memastikan arah kebijakan negara tidak dikendalikan oleh tekanan sepihak atau kepentingan sesaat dari kelompok mana pun.
Jika ada pihak yang mencoba mengguncang stabilitas dengan cara-cara yang melanggar konstitusi, negara harus bertindak tegas dan proporsional sesuai hukum. Sebaliknya, jika masyarakat menyampaikan aspirasi secara santun dan damai, negara wajib mendengar dengan hati terbuka dan memberikan ruang demokrasi yang seluas-luasnya.
Itulah bedanya negara yang kuat berdaulat dengan kekuasaan yang hanya represif semata. Negara kuat tidak takut pada kritik yang membangun, namun juga tidak akan membiarkan hukum dipermainkan sebagai alat kekuasaan sembarangan. 2026 bukan 2025, sudah saatnya pemerintahan Prabowo melangkah meninggalkan segala bentuk ketidakpastian politik, memperkokoh penegakan hukum, dan membuktikan bahwa kekuasaan diemban semata-mata untuk membangun bangsa bukan sekadar menjaga posisi kelompok.
Tahun 2027 harus benar-benar menjadi tonggak sejarah baru: hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, korupsi dilawan sampai tuntas, pembangunan dipercepat secara merata, dan kepentingan rakyat Indonesia ditempatkan di posisi tertinggi, jauh di atas kepentingan permainan politik sesaat.(tim redaksi)
