Sumber "KABEH SEDULUR TAMANSISWA INDONESIA"
Jakarta-mediagendang sumba.comJuli 19, 2026,pada imformasi yang diperoleh oleh media ini,dari "EPILOG"
MEMBANGUN PERADABAN EKONOMI PANCASILA DARI DESA
"Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang hanya memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi bangsa yang mampu membangun sistem ekonomi yang menjadikan rakyat sebagai subjek utama pembangunan."
Perjalanan bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak pernah terlepas dari pergulatan besar dalam mencari bentuk sistem ekonomi yang paling sesuai dengan jati diri bangsa. Para pendiri negara menyadari bahwa kemerdekaan politik tidak akan pernah sempurna tanpa kemerdekaan ekonomi. Sebab, bangsa yang secara politik merdeka tetapi secara ekonomi bergantung kepada kekuatan lain sesungguhnya belum sepenuhnya berdaulat.
Kesadaran inilah yang melahirkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pendiri bangsa, terutama Bung Hatta, tidak menempatkan koperasi sekadar sebagai badan usaha, tetapi sebagai perwujudan demokrasi ekonomi yang menempatkan manusia di atas modal, kebersamaan di atas persaingan yang tidak sehat, dan kesejahteraan bersama di atas keuntungan segelintir orang.
Nilai tersebut sesungguhnya sejalan dengan falsafah pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Bagi Ki Hadjar, pembangunan manusia harus melahirkan pribadi yang merdeka lahir dan batin, mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, namun tetap menjunjung tinggi semangat gotong royong dan persaudaraan. Nilai itu tidak hanya relevan dalam dunia pendidikan, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi nasional.
Koperasi adalah ruang di mana nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan. Di dalam koperasi, setiap anggota memiliki kedudukan yang setara, hak suara yang sama, dan tanggung jawab bersama untuk memajukan organisasi. Tidak ada dominasi pemilik modal, tidak ada monopoli kekuasaan ekonomi, dan tidak ada eksploitasi terhadap sesama anggota. Yang dibangun adalah kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif.
Dalam konteks Indonesia hari ini, ketika globalisasi mempercepat arus modal, teknologi, dan perdagangan, tantangan terhadap ekonomi rakyat menjadi semakin kompleks. Desa tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan produksi, tetapi juga dengan perubahan pola konsumsi, digitalisasi pasar, serta persaingan dengan jaringan usaha berskala besar.
Karena itu, membangun desa pada abad ke-21 tidak cukup hanya dengan membangun jalan, jembatan, atau gedung. Yang lebih penting adalah membangun kelembagaan ekonomi yang mampu memperkuat daya saing masyarakat. Infrastruktur fisik memang membuka akses, tetapi kelembagaan ekonomi menentukan apakah akses tersebut benar-benar menghasilkan kesejahteraan.
Dalam perspektif tersebut, saya memandang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu ikhtiar strategis negara untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari bawah. Program ini merupakan upaya membangun ekosistem ekonomi yang memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat desa untuk menjadi pelaku utama pembangunan.
Namun, saya juga meyakini bahwa sebesar apa pun sebuah program pemerintah, keberhasilannya tidak pernah ditentukan oleh regulasi semata. Keberhasilan selalu bergantung pada kualitas manusia yang menjalankannya.
Koperasi hanya akan menjadi besar apabila pengurusnya memiliki integritas.
Koperasi hanya akan dipercaya apabila pengelolaannya transparan.
Koperasi hanya akan berkembang apabila anggotanya aktif berpartisipasi.
Dan koperasi hanya akan bertahan apabila seluruh kebijakannya benar-benar berpihak kepada kepentingan anggota.
Oleh sebab itu, membangun koperasi pada hakikatnya adalah membangun karakter bangsa. Kita sedang membangun budaya kejujuran, tanggung jawab, disiplin, profesionalisme, dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut jauh lebih penting daripada sekadar pembangunan fisik, karena menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan nasional.
Sebagai Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, saya memandang bahwa ajaran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan harus diterjemahkan pula ke dalam pembangunan ekonomi yang memerdekakan. Pendidikan membangun kualitas manusia, sedangkan koperasi membangun kemandirian ekonominya. Keduanya tidak dapat dipisahkan apabila bangsa ini ingin melahirkan masyarakat yang benar-benar merdeka.
Sebagai Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08), saya juga percaya bahwa keberhasilan pembangunan nasional memerlukan kolaborasi seluruh komponen bangsa. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tokoh agama, media, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga agar arah pembangunan tetap berada pada koridor konstitusi dan kepentingan rakyat.
Dalam semangat itulah saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk memandang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan sebagai milik pemerintah, bukan pula milik kelompok tertentu, melainkan sebagai milik seluruh rakyat Indonesia.
Mari kita jadikan koperasi sebagai ruang belajar berdemokrasi dalam bidang ekonomi.
Mari kita jadikan koperasi sebagai sekolah kepemimpinan yang melahirkan generasi pengelola ekonomi yang jujur dan profesional.
Mari kita jadikan koperasi sebagai wadah gotong royong yang mempertemukan kepentingan petani, nelayan, pelaku UMKM, perempuan, pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat dalam satu tujuan bersama: meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Apabila cita-cita itu dapat diwujudkan, maka Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya akan dikenang sebagai sebuah program pembangunan. Ia akan tercatat sebagai salah satu tonggak penting dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemandirian ekonomi.
Sejarah mengajarkan bahwa bangsa yang besar tidak dibangun dalam semalam. Ia dibangun melalui kerja keras, kesabaran, pengorbanan, dan keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan besar demi masa depan.
Hari ini, Indonesia kembali dihadapkan pada pilihan sejarah tersebut.
Apakah kita akan membiarkan desa berjalan sendiri menghadapi derasnya arus globalisasi, atau kita bersama-sama membangun fondasi ekonomi rakyat yang lebih kuat?
Saya memilih optimisme.
Saya percaya bahwa bangsa Indonesia memiliki modal sosial yang luar biasa: semangat gotong royong, persaudaraan, dan kekeluargaan yang telah hidup selama ratusan tahun. Modal sosial itulah yang harus dipadukan dengan tata kelola modern, teknologi, profesionalisme, dan kepemimpinan yang berintegritas.
Apabila nilai-nilai tersebut terus dijaga, saya meyakini bahwa Indonesia tidak hanya akan menjadi negara yang maju secara ekonomi, tetapi juga bangsa yang tetap berakar pada kepribadian dan nilai-nilai luhurnya.
Pada akhirnya, kemajuan bukanlah ketika segelintir orang menjadi semakin kaya, tetapi ketika seluruh rakyat memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang.
Kemakmuran bukanlah ketika angka statistik meningkat, tetapi ketika petani tersenyum karena hasil panennya dihargai dengan layak, nelayan memperoleh akses pasar yang adil, pelaku UMKM mampu berkembang, anak-anak desa memperoleh masa depan yang lebih baik, dan masyarakat merasakan bahwa negara benar-benar hadir dalam kehidupan mereka.
Itulah makna sejati Ekonomi Pancasila.
Itulah hakikat Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dan saya berharap, itulah arah besar yang hendak diwujudkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Semoga ikhtiar ini menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045—sebuah Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, serta mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jakarta, 20 Juli 2026
Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08)
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH: MEMBANGUN KEDAULATAN EKONOMI DARI DESA, MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK RAKYAT
Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08)
Pendahuluan
Mengapa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Menjadi Perdebatan Nasional
Tidak banyak kebijakan pemerintah yang mampu memunculkan perdebatan publik seluas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sebagian memandangnya sebagai langkah berani Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan semangat ekonomi kerakyatan yang selama ini memudar. Sebagian lainnya mempertanyakan mengapa negara begitu aktif membentuk koperasi, bahkan melibatkan berbagai institusi negara dalam proses pembangunannya.
Perdebatan tersebut sesungguhnya merupakan sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Setiap kebijakan publik yang berdampak luas memang layak diuji melalui argumentasi, kritik, maupun dukungan yang rasional. Namun, saya melihat bahwa sebagian besar perdebatan yang berkembang masih berkutat pada aspek teknis apakah koperasi dibentuk dari atas atau dari bawah, apakah pelibatan TNI tepat atau tidak, atau bagaimana skema pembiayaannya sementara persoalan yang jauh lebih mendasar justru sering luput dari perhatian.
Pertanyaan sesungguhnya bukanlah siapa yang membentuk koperasi, melainkan mengapa negara merasa perlu membentuknya? Mengapa pemerintah memilih menjadikan koperasi sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi desa? Mengapa kebijakan ini diposisikan sebagai salah satu program strategis nasional dalam memperkuat ketahanan pangan, memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melihat perubahan struktur ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.
Globalisasi telah mempercepat arus perdagangan, investasi, dan distribusi barang hingga ke pelosok negeri. Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, globalisasi juga mempercepat konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok usaha yang memiliki modal, teknologi, dan jaringan distribusi yang jauh lebih besar dibandingkan pelaku ekonomi rakyat.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi telah menjangkau desa-desa. Rantai distribusi kebutuhan pokok semakin panjang, nilai tambah hasil pertanian lebih banyak dinikmati oleh mata rantai perdagangan daripada oleh petani, sementara pelaku UMKM desa masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan kelembagaan usaha yang kuat.
Akibatnya, desa yang seharusnya menjadi basis produksi nasional justru lebih sering berperan sebagai pasar konsumsi. Banyak petani menjual hasil panennya dengan harga rendah, tetapi membeli kembali kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih tinggi. Nelayan menghadapi persoalan yang serupa. Pelaku UMKM menghasilkan produk berkualitas, namun kesulitan memasuki rantai distribusi modern karena keterbatasan akses pasar dan permodalan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama ekonomi desa bukan semata-mata rendahnya produktivitas masyarakat, melainkan lemahnya kelembagaan ekonomi yang mampu mengonsolidasikan kekuatan rakyat.
Dalam situasi seperti itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah negara cukup menjadi regulator yang mengawasi mekanisme pasar, ataukah negara memiliki kewajiban untuk membangun kelembagaan ekonomi yang dapat memperkuat posisi rakyat?
Bagi saya, jawaban atas pertanyaan tersebut telah ditegaskan oleh konstitusi.
Negara Indonesia bukan dibangun atas dasar paham laissez-faire yang menyerahkan seluruh aktivitas ekonomi kepada mekanisme pasar. Para pendiri bangsa sejak awal memilih jalan yang berbeda. Mereka merumuskan sistem ekonomi yang bertumpu pada kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam perspektif tersebut, negara bukan sekadar pembuat aturan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi agar seluruh rakyat memperoleh kesempatan yang adil dalam kegiatan ekonomi. Negara harus hadir ketika mekanisme pasar tidak lagi menghasilkan keseimbangan, ketika terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi, atau ketika kelompok masyarakat tertentu tidak memiliki kemampuan untuk bersaing secara setara.
Saya memandang bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari upaya negara menjalankan mandat konstitusional tersebut. Kebijakan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai proyek pembangunan koperasi, tetapi sebagai desain besar untuk membangun kembali fondasi ekonomi kerakyatan dari desa.
Koperasi dipilih bukan tanpa alasan. Sejak awal kemerdekaan, koperasi dipandang sebagai bentuk kelembagaan ekonomi yang paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia karena menempatkan masyarakat sebagai pemilik, pengelola, sekaligus penerima manfaat. Di tengah tantangan globalisasi, digitalisasi ekonomi, dan semakin kuatnya konsentrasi modal, koperasi memperoleh kembali relevansinya sebagai instrumen untuk memperkuat posisi tawar rakyat.
Karena itu, tulisan ini saya susun bukan sebagai pembelaan tanpa kritik terhadap suatu kebijakan pemerintah. Sebaliknya, tulisan ini merupakan ikhtiar intelektual untuk mengkaji mengapa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi penting dalam perspektif konstitusi, ekonomi Pancasila, pembangunan nasional, dan cita-cita mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia.
Saya meyakini bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau banyaknya koperasi yang dibangun, tetapi terutama pada sejauh mana koperasi mampu menjadi milik masyarakat, dikelola secara profesional, diawasi secara transparan, serta benar-benar menghadirkan manfaat bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan seluruh rakyat Indonesia.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukanlah sekadar perdebatan tentang sebuah lembaga ekonomi. Perdebatan ini sesungguhnya adalah tentang bagaimana kita memaknai kehadiran negara, bagaimana kita memahami amanat konstitusi, dan bagaimana kita memilih arah pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan: apakah akan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, atau dibangun di atas semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kedaulatan ekonomi sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.
BAB II
FILOSOFI NEGARA DALAM EKONOMI PANCASILA: DARI BUNG HATTA HINGGA VISI PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO
Apabila kita ingin memahami mengapa negara membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), maka pembahasannya tidak cukup hanya dilihat dari aspek ekonomi praktis atau kebijakan pemerintahan semata. Program ini harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar, yakni filosofi negara Indonesia tentang bagaimana perekonomian nasional seharusnya dibangun.
Indonesia sejak awal kemerdekaannya tidak pernah memilih sistem ekonomi yang sepenuhnya liberal, tetapi juga tidak menganut sistem ekonomi yang sepenuhnya dikendalikan negara. Para pendiri bangsa merumuskan jalan tengah yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, budaya gotong royong, serta realitas sosial masyarakat Indonesia. Jalan inilah yang kemudian dikenal sebagai Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang menempatkan efisiensi dan pertumbuhan sebagai tujuan, tetapi tetap mengedepankan keadilan sosial, pemerataan, dan kesejahteraan bersama.
Prinsip tersebut ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Rumusan ini bukan sekadar norma hukum, melainkan arah pembangunan bangsa. Para pendiri negara menghendaki agar kekayaan nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan terkonsentrasi pada segelintir kelompok yang memiliki kekuatan modal.
Di antara para pendiri bangsa, nama Mohammad Hatta memiliki posisi yang sangat penting dalam merumuskan konsep tersebut. Bung Hatta memandang koperasi bukan hanya sebagai badan usaha, tetapi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan membangun demokrasi ekonomi. Menurut beliau, koperasi adalah sarana agar masyarakat dapat menghimpun kekuatan secara kolektif, meningkatkan posisi tawar, dan menikmati hasil pembangunan secara adil.
Pandangan Bung Hatta lahir dari kesadaran bahwa rakyat kecil akan selalu berada pada posisi yang lemah apabila harus bersaing secara individual dengan pemilik modal besar. Oleh karena itu, koperasi menjadi wadah untuk memperkuat daya saing masyarakat melalui kepemilikan bersama, pengelolaan bersama, dan pembagian manfaat secara bersama pula. Inilah sebabnya Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
Nilai yang sama juga dapat ditemukan dalam pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Walaupun lebih dikenal sebagai pelopor pendidikan nasional, Ki Hadjar sesungguhnya mengajarkan filosofi tentang pemberdayaan masyarakat yang sangat relevan dengan pembangunan ekonomi. Prinsip "Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani" mengandung makna bahwa kepemimpinan negara harus mampu memberi teladan, membangun semangat masyarakat, dan memberikan dukungan agar rakyat tumbuh mandiri.
Dalam perspektif Tamansiswa, kemerdekaan bukan hanya berarti bebas dari penjajahan politik, tetapi juga bebas dari ketergantungan ekonomi. Pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi merupakan tiga unsur yang saling berkaitan dalam membentuk manusia Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu, pembangunan koperasi sebagai kelembagaan ekonomi rakyat sejalan dengan cita-cita Tamansiswa untuk membangun masyarakat yang berdiri di atas kekuatan sendiri.
Pemikiran Bung Hatta dan Ki Hadjar Dewantara bertemu dalam satu titik, yaitu keyakinan bahwa rakyat harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Negara memiliki tanggung jawab menciptakan ruang agar rakyat dapat berkembang melalui semangat gotong royong, bukan membiarkan persaingan bebas yang hanya menguntungkan kelompok yang lebih kuat secara ekonomi.
Dalam perkembangan ekonomi global, tantangan yang dihadapi Indonesia semakin kompleks. Digitalisasi, globalisasi perdagangan, integrasi rantai pasok internasional, dan konsentrasi modal telah membawa manfaat berupa pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melahirkan kesenjangan yang semakin nyata. Pelaku usaha kecil sering menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan informasi. Di sisi lain, perusahaan besar mampu menguasai rantai distribusi dari hulu hingga hilir.
Dalam situasi seperti ini, negara tidak cukup hanya menjalankan fungsi sebagai regulator. Negara juga harus menjalankan fungsi sebagai fasilitator, akselerator, sekaligus pelindung kepentingan rakyat. Kehadiran negara diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan.
Dari perspektif inilah saya memandang kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini tidak boleh dipahami semata sebagai pembangunan puluhan ribu koperasi baru, melainkan sebagai upaya membangun kembali kelembagaan ekonomi rakyat agar memiliki kemampuan menghadapi perubahan struktur ekonomi nasional dan global.
Visi Presiden Prabowo tentang kedaulatan pangan, hilirisasi industri, swasembada energi, serta penguatan ekonomi desa memiliki benang merah yang sama, yaitu memperkuat kapasitas nasional dengan menjadikan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Dalam konteks tersebut, koperasi diposisikan sebagai instrumen untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi masyarakat, memperpendek rantai distribusi, memperluas akses terhadap pembiayaan, dan meningkatkan nilai tambah hasil produksi desa.
Bagi saya, inilah makna sesungguhnya dari kehadiran negara. Negara bukan hadir untuk menggantikan rakyat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, melainkan membangun fondasi agar rakyat memiliki kesempatan yang lebih adil untuk berkembang. Negara tidak mengambil alih pasar, tetapi memperbaiki struktur pasar agar tidak didominasi oleh kekuatan modal yang menyebabkan ketimpangan.
Dengan demikian, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukanlah penyimpangan dari prinsip ekonomi modern. Sebaliknya, kebijakan tersebut merupakan implementasi dari filosofi Ekonomi Pancasila yang berupaya menyeimbangkan efisiensi pasar dengan keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi pertumbuhan tersebut harus menghasilkan pemerataan manfaat, memperkuat kemandirian masyarakat, dan menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.
Atas dasar itu, saya berpendapat bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu bentuk aktualisasi paling nyata dari amanat konstitusi, pemikiran Bung Hatta tentang demokrasi ekonomi, nilai-nilai Tamansiswa yang diwariskan Ki Hadjar Dewantara, serta visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan. Apabila dijalankan dengan tata kelola yang baik, koperasi tidak hanya akan menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun peradaban ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
BAB III
LANDASAN KONSTITUSIONAL: PASAL 33 DAN PASAL 34 UUD 1945 SEBAGAI MANDAT NEGARA DALAM MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT
Setiap kebijakan publik yang berdampak luas harus memiliki legitimasi konstitusional. Demikian pula dengan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Program ini tidak dapat dipahami hanya sebagai kebijakan administratif pemerintahan atau program pembangunan ekonomi semata, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka besar konstitusi sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sering kali Pasal 33 UUD 1945 hanya dikutip sebagai slogan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan." Padahal, apabila dicermati secara utuh, pasal ini merupakan fondasi utama sistem ekonomi nasional Indonesia. Para pendiri bangsa dengan sadar tidak memilih sistem ekonomi liberal yang menyerahkan seluruh mekanisme kepada pasar, dan juga tidak memilih sistem ekonomi yang sepenuhnya dikendalikan negara. Indonesia memilih jalan sendiri, yaitu sistem ekonomi yang menempatkan negara, masyarakat, dan dunia usaha dalam hubungan yang saling melengkapi untuk mewujudkan keadilan sosial.
Ayat pertama Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kata "disusun" memiliki makna yang sangat penting. Konstitusi tidak menggunakan istilah dibiarkan berkembang atau diserahkan kepada mekanisme pasar, melainkan disusun, yang menunjukkan adanya peran aktif negara dalam membentuk struktur ekonomi nasional agar tidak menimbulkan ketimpangan.
Dengan demikian, negara bukan hanya bertugas membuat regulasi, tetapi juga berkewajiban membangun kelembagaan, menciptakan kesempatan yang setara, memperkuat pelaku ekonomi rakyat, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ayat kedua dan ketiga Pasal 33 mempertegas bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta sumber daya alam, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Frasa "sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" merupakan prinsip dasar negara kesejahteraan (welfare state), yaitu bahwa kebijakan ekonomi harus selalu diukur berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan besarnya pertumbuhan ekonomi.
Lebih jauh lagi, perubahan UUD 1945 menambahkan ayat keempat yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Rumusan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak mempertentangkan antara efisiensi dan keadilan. Pertumbuhan ekonomi tetap diperlukan, tetapi harus menghasilkan pemerataan manfaat. Efisiensi harus berjalan berdampingan dengan keberpihakan kepada masyarakat. Inilah yang membedakan Ekonomi Pancasila dengan sistem ekonomi yang hanya mengejar akumulasi keuntungan.
Dalam konteks inilah saya memandang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai implementasi nyata dari Pasal 33 UUD 1945. Koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi merupakan bentuk demokrasi ekonomi yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menjadi pemilik, pengelola, sekaligus penerima manfaat dari aktivitas ekonomi. Negara hadir bukan untuk menggantikan peran masyarakat, melainkan membangun wadah agar masyarakat mampu mengonsolidasikan kekuatan ekonominya secara kolektif.
Namun, landasan konstitusional tersebut tidak berhenti pada Pasal 33. Pasal 34 UUD 1945 juga memberikan mandat yang sama pentingnya. Pasal ini menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Makna Pasal 34 jauh melampaui pemberian bantuan sosial. Pasal ini mengandung filosofi bahwa negara tidak cukup hanya memberikan perlindungan, tetapi juga harus melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan berarti membangun kemampuan masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri dan berkelanjutan.
Dari perspektif tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dipahami sebagai instrumen pemberdayaan, bukan sekadar instrumen penyaluran bantuan. Ketika koperasi menjadi pusat distribusi pangan, pupuk bersubsidi, LPG bersubsidi, layanan pembiayaan, pemasaran hasil pertanian, hingga penguatan UMKM, maka negara sesungguhnya sedang membangun kapasitas ekonomi masyarakat, bukan sekadar memberikan bantuan yang bersifat sementara.
Dengan kata lain, negara tidak hanya memberikan "ikan", tetapi juga membangun "kolam", menyediakan "alat tangkap", memperbaiki "jalur distribusi", bahkan membantu menciptakan "pasar" bagi hasil produksi masyarakat. Inilah bentuk pemberdayaan yang sejalan dengan amanat konstitusi.
Saya berpandangan bahwa salah satu kelemahan pembangunan ekonomi Indonesia selama ini adalah terlalu besarnya perhatian pada pertumbuhan makro, sementara penguatan kelembagaan ekonomi rakyat sering kali berjalan lebih lambat. Akibatnya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, manfaatnya tidak selalu dirasakan secara merata oleh masyarakat desa.
Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, negara mencoba memperbaiki kondisi tersebut dengan membangun kelembagaan ekonomi yang berada langsung di tengah masyarakat. Apabila dikelola secara profesional dan akuntabel, koperasi dapat menjadi sarana bagi petani memperoleh pupuk tepat waktu, nelayan mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah, pelaku UMKM memperoleh pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa menikmati harga kebutuhan pokok yang lebih stabil.
Tentu saja, keberhasilan kebijakan ini tidak ditentukan oleh keberadaan koperasi semata. Konstitusi memberikan mandat kepada negara untuk menghadirkan kesejahteraan, tetapi keberhasilan pelaksanaannya bergantung pada kualitas tata kelola, integritas pengelola, pengawasan publik, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota koperasi.
Oleh karena itu, saya memandang bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukanlah penyimpangan dari prinsip demokrasi ekonomi, melainkan justru merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Program ini menjadi bukti bahwa negara berupaya menjalankan fungsi konstitusionalnya, yaitu tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga membangun sistem yang memungkinkan rakyat menjadi pelaku utama pembangunan.
Pada akhirnya, konstitusi Indonesia mengajarkan bahwa tujuan pembangunan bukanlah sekadar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila negara hadir untuk memperkuat mereka yang lemah, membuka akses yang setara terhadap sumber-sumber ekonomi, dan membangun kelembagaan yang memungkinkan rakyat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kekayaan bangsa. Dalam kerangka itulah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperoleh legitimasi konstitusionalnya.
BAB IV
HEGEMONI KAPITAL DAN KEHADIRAN NEGARA: MENGAPA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH MENJADI KEBUTUHAN STRATEGIS
Setelah memahami landasan filosofis Ekonomi Pancasila dan mandat konstitusi dalam Pasal 33 serta Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pertanyaan berikutnya adalah: mengapa negara merasa perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Globalisasi, kemajuan teknologi, digitalisasi perdagangan, dan terbukanya arus investasi telah membawa manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pada saat yang sama, perubahan tersebut juga menghasilkan tantangan baru berupa semakin terkonsentrasinya kekuatan ekonomi pada pelaku usaha yang memiliki modal, jaringan distribusi, teknologi, dan akses pembiayaan yang jauh lebih kuat dibandingkan pelaku ekonomi rakyat.
Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Mekanisme pasar pada dasarnya mampu menciptakan efisiensi dan mendorong inovasi. Akan tetapi, pasar juga memiliki keterbatasan. Ketika terdapat ketimpangan akses terhadap modal, informasi, teknologi, dan jaringan distribusi, maka hasil yang tercipta tidak selalu mencerminkan persaingan yang setara. Dalam situasi seperti itu, pelaku ekonomi yang lebih besar cenderung memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat daripada petani, nelayan, koperasi, maupun pelaku UMKM.
Fenomena tersebut terlihat jelas hingga ke tingkat desa. Banyak desa di Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun berbagai produk usaha mikro. Namun ironisnya, nilai tambah dari aktivitas ekonomi tersebut sering kali tidak dinikmati secara optimal oleh masyarakat desa sendiri.
Petani menjual gabah dengan harga yang rendah, tetapi membeli kembali beras dengan harga yang jauh lebih tinggi. Nelayan menjual hasil tangkapannya kepada pengepul karena keterbatasan akses penyimpanan dan distribusi. Pelaku UMKM menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi kesulitan memasuki pasar modern karena terbatasnya jaringan pemasaran dan logistik.
Di sisi lain, masyarakat desa juga menjadi konsumen dari berbagai kebutuhan pokok yang dipasok melalui rantai distribusi yang panjang. Setiap mata rantai distribusi menambah biaya, sehingga harga yang diterima konsumen menjadi lebih tinggi dibandingkan nilai ekonomi yang diterima produsen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama ekonomi desa bukan semata-mata rendahnya produktivitas masyarakat, melainkan lemahnya kelembagaan ekonomi yang mampu mengonsolidasikan produksi, distribusi, pembiayaan, dan pemasaran secara bersama.
Dalam situasi seperti inilah negara tidak dapat hanya menjadi pengamat. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan instrumen yang mampu memperbaiki struktur pasar agar lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang lebih adil kepada seluruh pelaku ekonomi.
Bagi saya, inilah filosofi dasar pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program ini bukan bertujuan menggantikan mekanisme pasar ataupun membatasi ruang gerak pelaku usaha swasta. Sebaliknya, koperasi dibangun sebagai kelembagaan ekonomi rakyat yang dapat meningkatkan daya saing masyarakat sehingga mereka mampu berpartisipasi secara lebih kuat dalam sistem ekonomi nasional.
Dengan kata lain, negara tidak sedang menciptakan pesaing bagi sektor swasta, tetapi sedang memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat agar hubungan antara rakyat, koperasi, BUMN, dan dunia usaha menjadi lebih seimbang.
Saya memandang bahwa keberadaan koperasi justru dapat menciptakan pasar yang lebih sehat. Ketika petani memiliki akses terhadap pupuk, pembiayaan, gudang penyimpanan, pemasaran, dan informasi harga melalui koperasi, posisi tawar mereka meningkat. Ketika koperasi mampu menghimpun produksi masyarakat dalam skala ekonomi yang lebih besar, maka masyarakat memiliki kesempatan memperoleh nilai tambah yang selama ini lebih banyak dinikmati oleh mata rantai distribusi.
Hal yang sama berlaku bagi pelaku UMKM. Selama ini banyak usaha kecil menghadapi persoalan klasik berupa keterbatasan modal, pemasaran, sertifikasi produk, dan akses terhadap pembeli dalam jumlah besar. Melalui koperasi, berbagai kebutuhan tersebut dapat dihimpun secara kolektif sehingga biaya usaha menjadi lebih efisien dan daya saing meningkat.
Di sinilah saya melihat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bentuk intervensi negara yang bersifat memberdayakan, bukan mengendalikan. Negara hadir untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat, bukan mengambil alih aktivitas ekonomi masyarakat.
Konsep ini juga sejalan dengan karakter sosial masyarakat Indonesia yang sejak dahulu dibangun di atas semangat gotong royong. Dalam banyak desa, praktik saling membantu, kerja bersama, dan kepemilikan kolektif telah menjadi bagian dari budaya lokal jauh sebelum konsep koperasi diperkenalkan secara formal. Oleh karena itu, koperasi bukanlah institusi yang asing bagi masyarakat Indonesia, melainkan bentuk modern dari nilai-nilai kebersamaan yang telah lama hidup dalam budaya bangsa.
Presiden Prabowo Subianto tampaknya melihat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia ke depan harus bertumpu pada penguatan fondasi ekonomi desa. Ketahanan pangan, hilirisasi hasil pertanian, penguatan UMKM, dan pemerataan pembangunan tidak akan tercapai apabila desa tetap berada pada posisi yang lemah dalam struktur ekonomi nasional.
Karena itu, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus dipahami sebagai bagian dari strategi besar untuk membangun kedaulatan ekonomi dari bawah. Desa tidak lagi diposisikan hanya sebagai tempat produksi bahan mentah, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki kelembagaan sendiri, akses terhadap pembiayaan, kemampuan distribusi, dan posisi tawar yang lebih kuat.
Namun demikian, saya juga berpandangan bahwa keberhasilan strategi ini tidak boleh hanya diukur dari jumlah koperasi yang berhasil didirikan. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah koperasi mampu meningkatkan pendapatan petani, memperluas pasar bagi UMKM, menekan biaya distribusi, menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara nyata.
Dengan demikian, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan sekadar proyek pembangunan fisik atau pembentukan badan hukum baru. Program ini merupakan upaya membangun keseimbangan baru dalam struktur ekonomi Indonesia, di mana rakyat tidak lagi berada pada posisi yang lemah di hadapan kekuatan pasar, tetapi memiliki kelembagaan yang mampu memperkuat posisi tawar mereka.
Pada akhirnya, saya meyakini bahwa kehadiran negara dalam ekonomi tidak boleh dipahami sebagai bentuk dominasi terhadap masyarakat ataupun pasar. Kehadiran negara justru menjadi syarat agar mekanisme pasar dapat berjalan secara lebih adil, kompetitif, dan inklusif. Negara membangun aturan, memperkuat kelembagaan, membuka akses, dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Dalam kerangka itulah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperoleh makna strategisnya. Ia bukan sekadar program pemerintahan, tetapi instrumen untuk mengembalikan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat sebagaimana dicita-citakan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB V
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH SEBAGAI INFRASTRUKTUR EKONOMI NEGARA DI TINGKAT DESA
Salah satu inovasi paling strategis dalam konsep Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) adalah perubahan cara pandang terhadap koperasi itu sendiri. Selama bertahun-tahun, koperasi sering dipersepsikan hanya sebagai lembaga simpan pinjam atau badan usaha kecil yang aktivitasnya terbatas pada pelayanan anggota. Dalam paradigma baru yang dibangun melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, koperasi ditempatkan sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat sekaligus infrastruktur ekonomi negara di tingkat desa dan kelurahan.
Perubahan paradigma ini memiliki arti yang sangat penting. Selama ini negara memiliki berbagai program pembangunan ekonomi, mulai dari bantuan sosial, bantuan pangan, subsidi pupuk, subsidi LPG, bantuan alat dan mesin pertanian, pembiayaan usaha rakyat, hingga berbagai program pemberdayaan UMKM. Namun dalam praktiknya, penyaluran program-program tersebut sering menghadapi tantangan berupa panjangnya rantai distribusi, lemahnya koordinasi antarinstansi, tingginya biaya logistik, serta ketidaktepatan sasaran.
Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang mengalami keterlambatan memperoleh bantuan, menghadapi kelangkaan barang bersubsidi, atau bahkan tidak mendapatkan manfaat dari program pemerintah karena terbatasnya akses informasi dan kelembagaan di tingkat desa.
Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada besarnya anggaran yang disediakan negara, melainkan juga pada tersedianya infrastruktur kelembagaan yang mampu menyalurkan berbagai program secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Di sinilah saya melihat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai jawaban yang sangat strategis. Koperasi tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi simpul koordinasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya satu kelembagaan yang kuat di setiap desa, berbagai program pembangunan dapat diintegrasikan dalam satu sistem pelayanan yang lebih sederhana, lebih dekat dengan masyarakat, dan lebih mudah diawasi.
Dalam konsep ini, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi menjalankan berbagai fungsi strategis secara bersamaan.
Pertama, koperasi menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Barang-barang kebutuhan dasar dapat disalurkan melalui koperasi sehingga masyarakat memperoleh akses terhadap barang dengan harga yang lebih stabil, rantai distribusi menjadi lebih pendek, dan biaya logistik dapat ditekan.
Kedua, koperasi dapat menjadi pusat penyaluran berbagai subsidi pemerintah. Subsidi pupuk, benih, alat mesin pertanian, LPG 3 kilogram bersubsidi, bantuan pangan, maupun berbagai program perlindungan sosial dapat dikelola melalui kelembagaan yang berada langsung di tengah masyarakat. Dengan demikian, proses distribusi menjadi lebih terukur dan lebih mudah diawasi.
Ketiga, koperasi menjadi pusat pemberdayaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM. Selama ini, pelaku usaha kecil sering menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan, pemasaran, teknologi, serta pendampingan usaha. Melalui koperasi, berbagai kebutuhan tersebut dapat dihimpun dan dikelola secara kolektif sehingga meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat daya saing masyarakat.
Keempat, koperasi dapat berfungsi sebagai pusat konsolidasi produksi masyarakat desa. Hasil pertanian, hasil perikanan, hasil peternakan, maupun produk UMKM yang sebelumnya dipasarkan secara sendiri-sendiri dapat dihimpun dalam skala yang lebih besar. Konsolidasi ini meningkatkan posisi tawar produsen desa dalam bernegosiasi dengan pembeli, industri pengolahan, maupun pasar modern.
Kelima, koperasi dapat menjadi pusat layanan keuangan masyarakat. Selain menyediakan layanan simpan pinjam, koperasi juga dapat menjadi pintu masuk masyarakat terhadap berbagai skema pembiayaan produktif, kredit bersubsidi, asuransi usaha, hingga layanan keuangan digital. Akses terhadap pembiayaan yang lebih mudah akan mendorong tumbuhnya investasi produktif di tingkat desa.
Keenam, koperasi dapat menjadi pusat data ekonomi desa. Aktivitas transaksi yang tercatat secara baik akan menghasilkan basis data yang akurat mengenai kebutuhan masyarakat, pola konsumsi, produksi, hingga potensi ekonomi lokal. Data tersebut sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dengan berbagai fungsi tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak lagi hanya dipahami sebagai badan usaha milik anggota, tetapi berkembang menjadi pusat ekosistem ekonomi desa yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan publik dan aktivitas ekonomi produktif.
Namun demikian, saya berpandangan bahwa keberhasilan konsep ini tidak boleh hanya diukur dari banyaknya fungsi yang diberikan kepada koperasi. Justru semakin besar fungsi yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Tanpa manajemen yang baik, koperasi berisiko menjadi lembaga yang kewalahan menjalankan terlalu banyak tugas sekaligus.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi syarat mutlak. Pengurus koperasi harus memiliki kompetensi di bidang manajemen, akuntansi, teknologi informasi, pelayanan publik, dan tata kelola organisasi. Pemerintah juga perlu memastikan adanya sistem pelatihan berkelanjutan, pendampingan profesional, serta pemanfaatan teknologi digital agar koperasi mampu menjalankan seluruh fungsi tersebut secara efektif.
Selain itu, digitalisasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sistem pencatatan transaksi, pengelolaan keuangan, inventarisasi barang, distribusi bantuan, hingga pelaporan kepada anggota harus dilakukan secara modern dan dapat diaudit. Digitalisasi bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat transparansi dan meminimalkan potensi penyimpangan.
Dalam perspektif pembangunan nasional, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai infrastruktur ekonomi desa juga akan memperkuat integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional akan lebih mudah diterjemahkan menjadi pelayanan nyata di tingkat lokal karena terdapat kelembagaan yang mampu menjalankan fungsi operasional secara langsung.
Saya meyakini bahwa apabila konsep ini dijalankan secara konsisten, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi fondasi baru bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan yang hanya menerima program dari pemerintah, tetapi sebagai subjek yang memiliki kelembagaan kuat untuk mengelola potensi ekonomi, membangun usaha bersama, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara mandiri.
Dengan demikian, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan lebih dari sekadar koperasi. Ia adalah infrastruktur ekonomi negara yang dirancang untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan rakyat, memperkuat ekonomi lokal, mempercepat pemerataan pembangunan, dan pada akhirnya mewujudkan cita-cita besar Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara ekonomi, berkeadilan secara sosial, dan maju melalui kekuatan desa.
BAB VI
KETERLIBATAN TNI DALAM PEMBANGUNAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH: EFISIENSI PEMBANGUNAN, SINERGI NASIONAL, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Salah satu isu yang paling banyak memunculkan perdebatan dalam implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) adalah keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam proses pembangunan. Sebagian kalangan memandang pelibatan TNI sebagai langkah yang tepat untuk mempercepat pembangunan nasional, sementara sebagian lainnya mengkhawatirkan adanya perluasan peran militer dalam ranah sipil.
Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Justru melalui ruang diskusi yang terbuka, setiap kebijakan dapat diuji secara rasional agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai peran TNI dalam Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu ditempatkan secara proporsional berdasarkan tujuan, fungsi, dan batas kewenangannya.
Menurut pandangan saya, keterlibatan TNI dalam program ini tidak dapat dipahami sebagai upaya militerisasi ekonomi, melainkan sebagai bentuk sinergi antarlembaga negara untuk menjawab tantangan pembangunan nasional yang membutuhkan kecepatan, efisiensi, dan pemerataan hingga ke wilayah pedesaan.
Pemerintah menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Target pembentukan puluhan ribu koperasi desa membutuhkan pembangunan sarana fisik, gudang, fasilitas usaha, serta infrastruktur pendukung dalam waktu yang relatif singkat. Di sisi lain, kemampuan fiskal negara harus tetap dijaga agar pembangunan dapat berlangsung secara efisien tanpa mengurangi kualitas hasil.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah memerlukan model pembangunan yang mampu menekan biaya, memanfaatkan potensi lokal, dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas.
Di sinilah keunggulan organisasi TNI menjadi relevan.
Sebagai institusi pertahanan negara, TNI memiliki struktur organisasi yang menjangkau hingga tingkat desa melalui Komando Kewilayahan dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Keberadaan jaringan tersebut bukan hanya berfungsi dalam aspek pertahanan, tetapi juga selama bertahun-tahun telah mendukung berbagai program pembangunan nasional melalui pola kemanunggalan dengan rakyat.
Pengalaman panjang TNI dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat kewilayahan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di berbagai daerah, terutama wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
Model kerja tersebut dibangun di atas semangat gotong royong, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, sedangkan TNI berperan sebagai penggerak, pendamping, koordinator, dan pengawas teknis di lapangan.
Konsep serupa kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan pemerintah, salah satu alasan utama pelibatan TNI adalah pertimbangan efisiensi anggaran pembangunan. Anggaran pembangunan setiap unit koperasi tidak hanya digunakan untuk membangun gedung, tetapi juga harus mencakup berbagai kebutuhan lain seperti sarana usaha, peralatan operasional, sistem pendukung, serta berbagai komponen lainnya.
Apabila seluruh pembangunan dilakukan melalui mekanisme konstruksi konvensional dengan mengacu pada indeks biaya konstruksi nasional, khususnya di wilayah dengan tingkat kemahalan yang tinggi, terdapat risiko bahwa anggaran yang tersedia tidak mampu memenuhi target pembangunan secara merata.
Melalui pendekatan padat karya berbasis masyarakat, TNI membantu mengoptimalkan potensi lokal. Material bangunan diupayakan berasal dari sumber yang tersedia di daerah, tenaga kerja melibatkan masyarakat setempat, sedangkan kemampuan organisasi TNI dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi, pengendalian mutu, serta percepatan penyelesaian pekerjaan.
Dengan pendekatan tersebut, efisiensi tidak diperoleh melalui pengurangan kualitas bangunan ataupun pengurangan hak masyarakat, tetapi melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, pengurangan biaya koordinasi, serta optimalisasi kekuatan organisasi negara.
Namun demikian, saya memandang bahwa pelibatan TNI harus tetap ditempatkan dalam batas-batas yang jelas.
Pertama, TNI tidak boleh menjadi pengelola koperasi. Pengelolaan koperasi sepenuhnya harus berada di tangan masyarakat sebagai anggota koperasi sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi dan Undang-Undang Perkoperasian.
Kedua, TNI tidak boleh menjadi pelaku usaha dalam aktivitas ekonomi koperasi. Fungsi usaha tetap dijalankan oleh koperasi sebagai badan hukum yang dimiliki masyarakat.
Ketiga, peran TNI harus bersifat sementara, terbatas pada fase pembangunan fisik, pendampingan awal, serta dukungan koordinasi sesuai dengan kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat, seluruh pelaksanaan pembangunan harus tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta dapat diawasi oleh pemerintah, aparat pengawasan internal, Badan Pemeriksa Keuangan, aparat penegak hukum sesuai kewenangannya, dan masyarakat.
Dengan demikian, terdapat garis pemisah yang tegas antara dukungan terhadap pembangunan dan pengelolaan kegiatan ekonomi.
Saya justru melihat bahwa pelibatan TNI dalam konteks ini memperlihatkan bagaimana seluruh komponen negara dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional. Pembangunan ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab kementerian tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
Dalam perspektif yang lebih luas, sinergi seperti ini mencerminkan konsep pembangunan nasional yang terintegrasi. Pemerintah menyusun kebijakan, kementerian menjalankan program sektoral, pemerintah daerah melakukan fasilitasi, TNI memberikan dukungan kewilayahan dan percepatan pembangunan sesuai tugasnya, sementara masyarakat menjadi pemilik sekaligus pelaku utama kegiatan ekonomi.
Model kolaborasi tersebut sesungguhnya merupakan pengejawantahan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas pembangunan Indonesia sejak awal kemerdekaan. Setiap institusi memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya tanpa menghilangkan batas kewenangan masing-masing.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, saya juga memandang bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program ini tetap menjadi keharusan. Pelibatan TNI tidak boleh mengurangi ruang pengawasan publik maupun menghilangkan prinsip keterbukaan informasi. Sebaliknya, semakin besar program yang dijalankan negara, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Karena itu, keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya diukur dari cepatnya pembangunan gedung atau banyaknya koperasi yang terbentuk, tetapi juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga integritas program, mencegah penyimpangan, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa.
Pada akhirnya, saya berpendapat bahwa pelibatan TNI dalam pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus dipahami sebagai strategi percepatan pembangunan nasional, bukan sebagai perubahan orientasi fungsi TNI. Selama pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum, menghormati prinsip supremasi sipil, menjaga profesionalisme TNI, serta menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan pengelola koperasi, maka sinergi tersebut dapat menjadi contoh bagaimana seluruh komponen bangsa bekerja bersama untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia: membangun ekonomi yang kuat, berkeadilan, dan berdaulat mulai dari desa.
BAB VII
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH SEBAGAI PUSAT LAYANAN EKONOMI TERPADU DAN PENGGERAK EKONOMI DESA
Keberhasilan sebuah koperasi tidak hanya ditentukan oleh berdirinya badan hukum atau selesainya pembangunan gedung. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada sejauh mana koperasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi anggotanya. Dalam konteks inilah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan model koperasi konvensional yang selama ini berkembang.
Apabila koperasi pada masa lalu lebih banyak bergerak dalam satu bidang usaha tertentu, seperti simpan pinjam atau perdagangan, maka Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai sebuah ekosistem pelayanan ekonomi rakyat yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu kelembagaan. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat desa tidak perlu berhadapan dengan banyak lembaga untuk memperoleh akses terhadap berbagai program pembangunan, melainkan cukup melalui satu institusi ekonomi yang dekat, mudah dijangkau, dan dikelola secara profesional.
Dalam pandangan saya, konsep ini merupakan bentuk modernisasi kelembagaan koperasi. Koperasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai badan usaha milik anggota, tetapi berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, serta berbagai program pembangunan nasional.
Koperasi sebagai Simpul Distribusi Program Pemerintah
Selama ini pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk berbagai program perlindungan sosial, subsidi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tantangan terbesar bukan hanya pada besarnya anggaran, tetapi pada bagaimana manfaat program tersebut dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien.
Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membuka peluang terciptanya satu simpul distribusi yang lebih terintegrasi. Dalam kerangka kebijakan pemerintah, koperasi dapat menjadi mitra dalam mendukung penyaluran berbagai program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya satu kelembagaan yang kuat di tingkat desa, koordinasi antarprogram menjadi lebih sederhana, biaya distribusi dapat ditekan, dan pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan.
Apabila dijalankan dengan tata kelola yang baik, pendekatan ini berpotensi mengurangi panjangnya rantai distribusi yang selama ini sering menimbulkan inefisiensi maupun ketimpangan akses masyarakat terhadap berbagai layanan ekonomi.
Memperkuat Ketahanan Pangan dari Tingkat Desa
Salah satu fungsi strategis yang dapat dijalankan koperasi adalah memperkuat sistem pangan nasional dari tingkat desa. Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat besar, namun sering menghadapi persoalan klasik berupa fluktuasi harga, keterbatasan gudang penyimpanan, lemahnya akses pasar, serta panjangnya rantai distribusi.
Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hasil produksi petani dapat dihimpun secara kolektif sehingga memiliki skala ekonomi yang lebih besar. Dengan posisi tersebut, koperasi memiliki peluang untuk meningkatkan daya tawar petani dalam berhadapan dengan pasar maupun mitra usaha.
Selain itu, koperasi juga dapat berperan sebagai pusat penyediaan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta layanan pendampingan usaha tani. Dengan demikian, koperasi tidak hanya hadir pada saat hasil panen dipasarkan, tetapi juga sejak proses produksi berlangsung.
Pendekatan ini menciptakan satu siklus ekonomi yang lebih utuh, mulai dari penyediaan sarana produksi, proses budidaya, pemasaran hasil, hingga pengembangan usaha produktif masyarakat.
Mendorong Kebangkitan UMKM Desa
Kekuatan ekonomi desa tidak hanya berasal dari sektor pertanian. Ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi penggerak utama perekonomian lokal. Sayangnya, banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan modal, pemasaran, legalitas usaha, sertifikasi produk, hingga akses terhadap teknologi.
Dalam kondisi tersebut, koperasi dapat berperan sebagai rumah bersama bagi para pelaku UMKM. Melalui koperasi, pelaku usaha memperoleh wadah untuk meningkatkan kapasitas usahanya, memperluas jaringan pemasaran, melakukan pembelian bahan baku secara kolektif, hingga mengakses berbagai bentuk pembiayaan produktif.
Konsolidasi seperti ini akan meningkatkan efisiensi biaya usaha sekaligus memperkuat daya saing produk-produk lokal di pasar yang lebih luas.
Memperpendek Rantai Distribusi dan Menekan Biaya Ekonomi
Salah satu persoalan yang selama ini membebani masyarakat adalah panjangnya rantai distribusi barang. Setiap mata rantai distribusi menambah biaya sehingga harga yang dibayar konsumen menjadi lebih tinggi, sementara produsen menerima bagian keuntungan yang relatif kecil.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi menjadi solusi untuk memperpendek jalur distribusi tersebut. Dengan menghimpun kebutuhan masyarakat dan mengorganisasikan proses distribusi secara kolektif, koperasi dapat meningkatkan efisiensi logistik sekaligus memperkuat posisi tawar anggotanya.
Apabila mekanisme ini berjalan dengan baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh anggota koperasi, tetapi juga oleh masyarakat desa secara lebih luas melalui stabilitas harga dan meningkatnya ketersediaan barang kebutuhan pokok.
Pusat Pembiayaan dan Literasi Keuangan Masyarakat
Kemajuan ekonomi desa juga ditentukan oleh akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sehat. Banyak pelaku usaha kecil mengalami kesulitan memperoleh modal karena keterbatasan agunan, minimnya literasi keuangan, maupun rendahnya akses terhadap lembaga pembiayaan formal.
Koperasi dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Selain mengembangkan layanan simpan pinjam sesuai ketentuan yang berlaku, koperasi juga dapat menjadi mitra dalam memperluas akses masyarakat terhadap berbagai program pembiayaan produktif, edukasi keuangan, hingga pengembangan usaha berbasis komunitas.
Dengan meningkatnya literasi keuangan, masyarakat tidak hanya memperoleh akses modal, tetapi juga kemampuan mengelola usaha secara lebih profesional dan berkelanjutan.
Digitalisasi sebagai Fondasi Tata Kelola Modern
Saya berpandangan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak boleh dibangun dengan pola manajemen lama yang tertutup dan administrasi yang masih bersifat manual. Tantangan ekonomi masa depan menuntut koperasi untuk mengadopsi teknologi digital sebagai bagian dari tata kelola organisasi.
Digitalisasi memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih akurat, pengelolaan keuangan yang transparan, pelaporan yang mudah diaudit, serta pelayanan kepada anggota yang lebih cepat dan efisien. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi juga akan memperkuat basis data ekonomi desa sehingga pemerintah dan koperasi memiliki informasi yang lebih baik dalam menyusun kebijakan maupun rencana usaha.
Koperasi sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Desa
Apabila seluruh fungsi tersebut dapat dijalankan secara bertahap, profesional, dan sesuai dengan kapasitas masing-masing daerah, maka Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan berkembang menjadi lebih dari sekadar badan usaha. Ia akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa yang menghubungkan sektor produksi, distribusi, pembiayaan, perdagangan, dan pelayanan masyarakat dalam satu ekosistem yang saling mendukung.
Dengan demikian, pembangunan desa tidak lagi hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi bertumpu pada kemampuan masyarakat untuk mengelola potensi ekonominya sendiri melalui kelembagaan yang kuat.
Bagi saya, inilah makna strategis sesungguhnya dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga instrumen pemberdayaan masyarakat. Negara hadir membangun fondasi, menyediakan regulasi, dan memperkuat kelembagaan. Selanjutnya, masyarakatlah yang menjadi aktor utama dalam menggerakkan roda ekonomi, menciptakan nilai tambah, serta membangun kesejahteraan bersama.
Apabila semangat tersebut dapat diwujudkan secara konsisten, maka Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan hanya akan menjadi program pemerintahan, tetapi dapat berkembang menjadi gerakan ekonomi rakyat yang memperkuat ketahanan nasional, memperluas pemerataan pembangunan, dan menjadi salah satu pilar menuju Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berdaulat.
BAB VIII
TANTANGAN IMPLEMENTASI, RISIKO TATA KELOLA, DAN PENGAWASAN: MENJAGA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH TETAP BERPIHAK KEPADA RAKYAT
Setiap kebijakan publik yang berskala nasional selalu menghadirkan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi terdapat harapan besar akan manfaat yang mampu dihasilkan, namun di sisi lain terdapat risiko yang harus dikelola agar tujuan kebijakan tidak menyimpang dari cita-cita awalnya. Hal yang sama berlaku terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Saya memandang bahwa pembentukan puluhan ribu koperasi desa merupakan langkah yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. Namun, besarnya skala program juga berarti semakin besarnya tantangan yang harus dihadapi. Semakin luas cakupan program, semakin besar pula kebutuhan akan tata kelola yang profesional, sistem pengawasan yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai pemilik koperasi.
Dukungan terhadap program pemerintah tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap segala bentuk pelaksanaan di lapangan. Sebaliknya, justru karena program ini memiliki tujuan yang sangat baik, maka ia harus dikawal secara serius agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip koperasi, hukum, dan kepentingan rakyat.
Tantangan Pertama: Membangun Koperasi yang Hidup, Bukan Sekadar Berdiri
Keberhasilan koperasi tidak diukur dari jumlah akta pendirian yang diterbitkan atau banyaknya gedung yang dibangun. Keberhasilan sejati terletak pada kemampuan koperasi menjalankan kegiatan usaha yang sehat, memberikan manfaat ekonomi kepada anggota, dan mampu bertahan dalam jangka panjang.
Sejarah perkoperasian di Indonesia menunjukkan bahwa tidak sedikit koperasi yang aktif hanya pada awal pembentukannya, kemudian mengalami penurunan aktivitas karena lemahnya manajemen, minimnya partisipasi anggota, atau tidak adanya model bisnis yang berkelanjutan.
Karena itu, tantangan terbesar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukanlah mendirikan koperasi, melainkan memastikan koperasi tersebut benar-benar hidup, berkembang, dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Tantangan Kedua: Profesionalisme Pengurus
Koperasi modern memerlukan pengelola yang memiliki kompetensi manajerial, kemampuan membaca peluang usaha, memahami akuntansi, mampu memanfaatkan teknologi digital, dan memiliki integritas yang tinggi.
Saya berpandangan bahwa jabatan pengurus koperasi tidak boleh dipahami sebagai sekadar posisi sosial atau representasi kelompok tertentu. Pengurus koperasi adalah manajer ekonomi masyarakat yang bertanggung jawab mengelola aset bersama.
Oleh karena itu, proses pemilihan maupun penunjukan pengurus harus mengutamakan kompetensi, integritas, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip koperasi. Tanpa kepemimpinan yang profesional, koperasi akan sulit berkembang meskipun memperoleh dukungan pemerintah.
Tantangan Ketiga: Menjaga Independensi dari Kepentingan Politik
Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat, bukan instrumen politik praktis.
Karena itu, saya berpandangan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus dijaga agar tidak menjadi alat mobilisasi kepentingan politik jangka pendek. Pergantian kepemimpinan nasional maupun daerah tidak boleh mengubah orientasi koperasi sebagai lembaga milik masyarakat.
Kekuatan koperasi justru terletak pada kemandiriannya. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi, pembinaan, regulasi, dan dukungan, tetapi pengambilan keputusan usaha tetap harus dilakukan secara demokratis oleh anggota koperasi sesuai dengan prinsip satu anggota satu suara.
Tantangan Keempat: Transparansi dan Akuntabilitas
Semakin besar peran koperasi dalam pelayanan ekonomi masyarakat, semakin besar pula tuntutan terhadap keterbukaan informasi.
Seluruh transaksi keuangan, pengelolaan aset, penggunaan bantuan pemerintah, maupun kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Tidak boleh ada ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, ataupun pengelolaan yang tertutup.
Menurut saya, setiap koperasi sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good cooperative governance), antara lain:
- laporan keuangan yang disusun secara berkala dan dapat diaudit;
- rapat anggota tahunan yang dilaksanakan secara tertib;
- keterbukaan informasi kepada seluruh anggota;
- pemisahan yang jelas antara fungsi pengurus, pengawas, dan pengelola operasional; serta
- penggunaan sistem administrasi dan pencatatan yang modern.
Dengan tata kelola seperti itu, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi akan tumbuh, dan koperasi akan memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang.
Tantangan Kelima: Digitalisasi dan Penguatan Sistem Pengawasan
Di era digital, transparansi tidak lagi cukup dilakukan melalui laporan tertulis. Penggunaan teknologi informasi harus menjadi bagian dari sistem pengelolaan koperasi.
Saya mendorong agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara bertahap mengembangkan sistem digital yang memungkinkan seluruh transaksi, inventaris, distribusi barang, hingga laporan keuangan terdokumentasi dengan baik.
Digitalisasi memberikan beberapa manfaat penting, yaitu:
- meningkatkan efisiensi pelayanan kepada anggota;
- mempermudah proses audit;
- mengurangi potensi penyimpangan administrasi;
- menyediakan data ekonomi desa secara lebih akurat; dan
- memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.
Dengan sistem yang terdigitalisasi, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah terjadi masalah, tetapi dapat dilakukan secara preventif melalui pemantauan yang lebih baik.
Pengawasan sebagai Bentuk Kecintaan terhadap Program
Dalam pandangan saya, pengawasan bukanlah bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintah ataupun pengurus koperasi. Sebaliknya, pengawasan merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga agar tujuan mulia program ini tetap berada pada jalurnya.
Pengawasan harus dilakukan secara berlapis.
Pemerintah memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan evaluasi kebijakan.
Pengurus koperasi bertanggung jawab kepada anggota melalui mekanisme organisasi.
Pengawas koperasi menjalankan fungsi kontrol internal.
Aparat pengawasan dan lembaga pemeriksa menjalankan fungsi sesuai kewenangannya.
Sementara masyarakat sebagai anggota koperasi memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, memberikan masukan, dan ikut menentukan arah kebijakan koperasi.
Dengan sistem pengawasan yang berlapis tersebut, peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan tanpa menghambat inovasi dan perkembangan usaha koperasi.
Peran Masyarakat Sipil sebagai Mitra Kri (Tim redaksi)
