Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih dan Berdikari Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur
Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08)
Dari Sabang sampai Merauke, suara rakyat kini bergetar dengan nada yang tegas namun penuh harap. Percakapan di warung kopi, pertemuan organisasi kemasyarakatan, forum relawan, ruang-ruang akademik, hingga diskusi di desa-desa menggambarkan satu peta politik yang semakin jelas. Kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto masih berada pada tingkat yang tinggi. Namun, pada saat yang sama, muncul harapan agar kualitas pelaksanaan pemerintahan dapat semakin ditingkatkan sehingga sejalan dengan besarnya kepercayaan masyarakat kepada Presiden.
Fenomena tersebut bukan sekadar percakapan di ruang digital. Ia lahir dari pengalaman masyarakat yang berhadapan langsung dengan pelayanan publik, pelaksanaan program pemerintah, serta dinamika birokrasi di lapangan. Visi besar Presiden mendapatkan dukungan yang luas, tetapi masyarakat berharap implementasinya dapat berlangsung lebih cepat, lebih efektif, dan lebih konsisten di seluruh tingkatan pemerintahan.
Dalam berbagai konsolidasi yang dilakukan Forum Komunikasi Nasional-08 bersama lebih dari seratus organisasi relawan dari berbagai daerah, aspirasi yang muncul menunjukkan pola yang relatif seragam. Masyarakat tidak mempertanyakan kepemimpinan Presiden, melainkan berharap adanya penyelarasan antara visi Presiden dengan kapasitas dan kinerja para pelaksana kebijakan.
Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, yang menilai hasil survei berbagai lembaga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, termasuk mempertimbangkan penyegaran atau reshuffle kabinet sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memperkuat kembali kepercayaan publik. Dalam negara demokrasi, hasil survei bukanlah vonis politik, tetapi merupakan salah satu indikator yang patut dipertimbangkan dalam proses evaluasi pemerintahan.
Evaluasi dan penyegaran jabatan bukan sekadar pergantian personal. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), evaluasi merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas agar setiap jabatan publik diisi oleh individu yang memiliki integritas, kompetensi, profesionalisme, serta keselarasan dengan arah kebijakan nasional.
Logika tersebut juga berlaku dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai entitas bisnis milik negara, BUMN dituntut menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik. Apabila terdapat perusahaan negara yang dalam waktu lama menghadapi persoalan kinerja, restrukturisasi yang berulang, atau membutuhkan dukungan fiskal secara terus-menerus, maka evaluasi terhadap tata kelola, sistem pengawasan, dan kualitas manajemennya menjadi langkah yang wajar dilakukan.
Dalam praktik bisnis modern, perusahaan yang menghadapi persoalan kinerja akan melakukan audit, evaluasi berkala, restrukturisasi organisasi, hingga penyegaran manajemen apabila diperlukan. Prinsip yang sama patut diterapkan terhadap BUMN agar setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan negara dan kemakmuran rakyat.
BUMN bukan sekadar badan usaha. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BUMN merupakan instrumen strategis negara dalam mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Karena itu, pengelolaannya harus mengedepankan profesionalisme, meritokrasi, integritas, dan akuntabilitas.
Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan komitmennya terhadap efisiensi anggaran, pemberantasan kebocoran, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Komitmen tersebut memerlukan dukungan penuh dari seluruh jajaran pemerintahan, termasuk para pejabat birokrasi, direksi dan komisaris BUMN, serta seluruh perangkat pengawasan negara.
Oleh sebab itu, kami berpandangan bahwa penyegaran tidak cukup hanya menyentuh kabinet. Evaluasi juga patut dilakukan terhadap seluruh struktur strategis yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kebijakan negara, termasuk pengelolaan BUMN, sehingga visi besar Presiden dapat diterjemahkan secara efektif sampai ke tingkat pelaksanaan.
Dalam konteks tersebut, kami menilai Presiden perlu menempatkan figur-figur yang memperoleh kepercayaan penuh darinya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap BUMN. Pengawasan yang kuat akan mempercepat reformasi tata kelola, meningkatkan koordinasi antarlembaga, sekaligus memastikan setiap kebijakan strategis berjalan sesuai arah pembangunan nasional.
Sebagai pandangan politik kami, figur Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu sosok yang layak untuk diajak Presiden berdiskusi dalam penempatan Kepala Badan Penggerak BUMN apabila diperlukan penguatan fungsi pengawasan di BP BUMN. Penilaian ini kami dasarkan pada pandangan bahwa reformasi kelembagaan membutuhkan figur yang memiliki kepemimpinan, kemampuan membangun koordinasi, komunikasi politik yang baik, serta memperoleh kepercayaan Presiden dalam mengawal agenda perubahan.
Kami juga memandang bahwa proses pembenahan perlu disertai evaluasi objektif terhadap seluruh pejabat yang telah lama menduduki posisi strategis. Setiap pejabat tentu harus dinilai berdasarkan integritas, kompetensi, hasil kerja, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan negara, tanpa memandang dari pemerintahan mana ia berasal. Sebaliknya, apabila terdapat individu yang terbukti tidak mampu memenuhi target kinerja atau tidak lagi sejalan dengan agenda reformasi, maka penyegaran merupakan langkah yang patut dipertimbangkan.
Forum Komunikasi Nasional-08 tidak menyerukan pergantian demi pergantian. Kami menyerukan transformasi. Kami menginginkan pemerintahan yang bersih, profesional, efektif, dan berdikari; pemerintahan yang mampu menjaga setiap rupiah uang negara, memperkuat BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional, serta memastikan seluruh kebijakan benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Seruan ini lahir dari berbagai dialog bersama masyarakat, organisasi relawan, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai elemen bangsa. Ini bukan suara segelintir orang, melainkan akumulasi aspirasi yang kami temui dalam berbagai konsolidasi di berbagai daerah.
Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami menyampaikan dengan penuh hormat bahwa kepercayaan rakyat merupakan modal politik yang sangat berharga. Modal tersebut akan semakin kuat apabila diiringi dengan keberanian melakukan evaluasi, penyegaran, dan pembenahan secara menyeluruh terhadap seluruh instrumen pemerintahan.
Tempatkanlah orang-orang terbaik yang memiliki integritas, kompetensi, keberanian, dan loyalitas kepada negara. Perkuat pengawasan. Tegakkan akuntabilitas tanpa pandang bulu. Dengan langkah-langkah tersebut, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan berdikari sebagaimana menjadi semangat Asta Cita akan semakin cepat diwujudkan.
Forum Komunikasi Nasional-08 akan terus berdiri sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah. Kami akan mengawal setiap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, serta terus mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan berorientasi pada kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Forum Komunikasi Nasional-08
Bersatu, Teguh, Mengawal Asta Cita (Tim redaksi)
