Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Jakarta -Mediagendangsumba.com 16 Agustus 2026 Dalam politik kontemporer, dukungan massa sering kali tidak sepenuhnya lahir dari partisipasi spontan. Ia kerap dibentuk melalui mobilisasi yang terorganisir, diarahkan, dan dibiayai oleh jaringan elite tertentu. Dalam konteks ini, organisasi relawan dan sayap politik dapat berfungsi ganda: sebagai wahana partisipasi publik sekaligus sebagai instrumen patronase politik. Ketika fungsi kedua lebih dominan daripada yang pertama, yang muncul bukan pelembagaan dukungan, melainkan penguatan relasi kuasa yang tertutup.
Kasus mobilisasi dukungan yang melibatkan Papera dan Tani Merdeka dapat dibaca dalam kerangka tersebut. Secara normatif, setiap kelompok warga berhak menyatakan dukungan politik secara terbuka. Namun, ketika mobilisasi tampak bertumpu pada jaringan yang sama, lintas daerah, dan memerlukan logistik yang besar, maka gerakan itu patut dianalisis lebih jauh. Aksi semacam ini tidak selalu menunjukkan keluasan dukungan sosial; kadang justru memperlihatkan kapasitas patron untuk mengonsolidasikan loyalitas melalui sumber daya yang terpusat.
Dalam literatur ilmu politik, pola semacam ini berdekatan dengan konsep patronase dan klientelisme. Patronase merujuk pada distribusi manfaat, akses, atau jabatan oleh elite kepada para pendukungnya. Sementara klientelisme menggambarkan hubungan timbal balik yang bersifat personal, hierarkis, dan tidak sepenuhnya berbasis aturan impersonal. Dalam sistem seperti ini, loyalitas sering kali lebih dihargai daripada kapasitas, dan kedekatan personal lebih menentukan daripada mekanisme representasi yang terbuka.
Masalah menjadi lebih serius ketika organisasi sayap tidak berkembang sebagai ruang kaderisasi yang mandiri. Jika struktur organisasi terus diisi oleh nama-nama yang sama, berpindah dari satu wadah ke wadah lain, maka yang terjadi adalah sirkulasi elite semu. Alih-alih memperluas basis dukungan, organisasi justru memusatkan otoritas pada lingkar yang itu-itu saja. Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan daya sebar politik sekaligus menutup peluang lahirnya aktor baru yang lebih beragam.
Fenomena tersebut juga dapat dibaca sebagai bentuk politik pencitraan. Aksi massa yang tampak besar dan terorganisir memang dapat menciptakan kesan dukungan luas terhadap seorang pemimpin atau pejabat. Akan tetapi, jika basisnya tidak tumbuh dari kaderisasi yang sehat, maka yang tampil hanyalah pertunjukan politik. Dalam arti ini, demonstrasi atau deklarasi dukungan bukan semata ekspresi aspirasi, melainkan perangkat simbolik untuk menegaskan kedekatan dengan pusat kuasa.
Di sinilah kritik terhadap distribusi kuasa menjadi penting. Dalam sistem politik yang sehat, organisasi relawan semestinya tidak hanya menjadi kendaraan bagi satu lingkar patron, tetapi juga ruang partisipasi yang memberi kesempatan kepada kelompok lain. Relawan yang selama ini bekerja di pinggiran perlu memperoleh akses yang lebih adil, baik dalam representasi maupun dalam pembagian peran. Jika tidak, maka yang tumbuh adalah struktur pendukung yang elitis, tertutup, dan bergantung pada figur tertentu.
Dari sudut pandang kelembagaan, relasi semacam ini juga rawan melahirkan inefisiensi politik. Mobilisasi massa yang mahal menuntut biaya yang besar untuk mempertahankan loyalitas, sehingga energi politik lebih banyak terserap pada pertunjukan kekuatan daripada pembentukan institusi. Dalam kerangka ini, politik menjadi sangat rentan terhadap pemborosan sumber daya dan, dalam kasus tertentu, membuka jalan bagi praktik-praktik transaksional yang merusak etika publik.
Karena itu, persoalan utama bukanlah apakah dukungan itu sah atau tidak, melainkan bagaimana dukungan tersebut diorganisasikan. Demokrasi memerlukan kompetisi gagasan, bukan sekadar kompetisi loyalitas. Ia membutuhkan distribusi kuasa yang lebih merata, bukan konsentrasi pengaruh pada kelompok yang sama. Bila relawan hanya diperlakukan sebagai perpanjangan tangan patron, maka mereka tidak akan menjadi subjek politik, melainkan objek mobilisasi.
Kesimpulannya, gejala mobilisasi relawan yang terpusat memperlihatkan bahwa problem politik kita bukan hanya soal siapa yang didukung, tetapi juga siapa yang diberi ruang. Selama kuasa tetap berputar pada jaringan yang sempit, maka organisasi sayap akan sulit berkembang menjadi institusi kaderisasi yang sehat. Sebaliknya, jika distribusi peran dibuka lebih luas kepada relawan lain yang selama ini terabaikan, maka dukungan politik dapat berubah dari sekadar alat legitimasi menjadi mekanisme partisipasi yang lebih demokratis dan berkelanjutan.(Tim redaksi)
