<\/p>\n\n\n\n
Surabaya – Mediagendang sumba.com Imam mawardiman mengeluarkan dugaan-dugaan penghinaan terhadap partai Perindo dengan ucapan Orang cina yang dirikan itu partai Parindo padahal secara legalisatas Hukum partai perindo telah terdata pada kementrian hukum dan ham serta memeliki kriteria legalitas hukumnya di indonesia<\/p>\n\n\n\n
Dari sisi lain imam mawardimam juga menghina profesi wartawan dan LSM, serta polri hingga konten-konten nya penghinaan terhadap presiden prabowo.<\/p>\n\n\n\n
Tak puas itu juga dia mengutarakan kalimat-kalimat yang tak pantas pada pengurus partai perindo di kabupaten sumenep jawa timur<\/p>\n\n\n\n
Dibalik itu imam mawardimam dengan no hp +62 856-4350-7033,sebagai penanggung jawab juga pak widhi yang ada diadmin grup dengan 400 lebih anggota grup whatsApp, imam mawardimam harus memperranggung jawabakan kalimat-kalimat dugaa cacian dan makian dia terhadap pemerintah pusat,LSM,insan Pers dan polri sehingga menlontarkan kalimat-kalimat tak pantas dia pertonkan di media grup whatsApp LA-BRAKLAMONGAN (BERSATU DOBARK)<\/p>\n\n\n\n
Kebebasan berekspresi tetap perlu disertai tanggung jawab, terutama ketika sebuah unggahan menggunakan foto orang lain atau dapat dipersepsikan menyerang kehormatan pihak tertentu ataupun dugaan dalam melecehkan Wartawan,LSM dan polri atau pun instansi lain ,yang bersangkutan telah ditegur ulang -ulang akan tetapi yang bersangkutan tetap melakukan dugaa. diskriminasi profesi seseorang terberbagai pekerjaan<\/p>\n\n\n\n
\u201cBijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai sebuah status WhatsApp yang dibuat tanpa pertimbangan justru menjadi bumerang dan berdampak terhadap kredibilitas lembaga maupun nama baik pribadi orang lain,\u201d<\/p>\n\n\n\n
UU Pers menjamin kemerdekaan pers, namun di sisi lain, terdapat pasal-pasal dalam undang-undang lain yang sering digunakan untuk menjerat atau membatasi ruang gerak jurnalis.
.adapun sebagai landasan hukum bahwa pers dilindungi oleh Pasal 4 UU No. 40\/1999 (UU Pers): Menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.serta ditetapkan dalam 18 UU Pers: Menetapkan sanksi pidana (penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta) bagi setiap orang yang secara sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers.<\/p>\n\n\n\n
Apalagi pak imam mawardimam diduga telah melecehkan partai<\/p>\n\n\n\n
Jika oknum tersebut menyerang nama baik partai di internet, ia berpotensi dijerat menggunakan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Sanksinya adalah pidana penjara maksimal 2 tahun dan\/atau denda paling banyak Rp400 padahal segi hukum partai parindo telah memeliki ijin levalias hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Perindo,secara hukum partai perindo sudah terdaptar kenapa imam mawardiman diduga menghina partai Perindo,<\/p>\n\n\n\n
Secara hukum juga Aturan mengenai larangan atau pidana terhadap tindakan menghina pemerintah atau lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Namun, terdapat pembaharuan hukum yang sangat krusial terkait aturan ini.<\/p>\n\n\n\n
Lantas cak widhi kemarin sebagai pimred delik jatim dan bekerja di Bank Jatim jalan basuki rahmat , juga memberikan tanggapan tentang bahwa cak imam mawardimam membiarkan anggota grup dengan peekataan penghinaan terjadap insan pers,LSM dan polri hingga prmerintah pusat dengan ucapan-ucapan dajjal dan lain ,Begitu ditegur malahan melakukan pembelaan dirinya seolah-olah tidak bersalah (Tim redaksi)<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Surabaya – Mediagendang sumba.com Imam mawardiman mengeluarkan dugaan-dugaan penghinaan terhadap partai Perindo dengan ucapan Orang cina yang dirikan itu partai Parindo padahal secara legalisatas Hukum partai perindo telah terdata pada kementrian hukum dan ham serta memeliki kriteria legalitas hukumnya di indonesia Dari sisi lain imam mawardimam juga menghina profesi wartawan dan LSM, serta polri hingga […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2868,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2867","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"\n