<\/p>\n\n\n\n
Sumba Barat Daya -mediagendangsumba.com 23 agustus 2026 Aroma tak sedap kembali tercium dari dua Kecamatan yakni kodi Bangedo dan kecamatan kodi Balaghar dengan warning kritikkan beraneka ragam tentang retribusi Pesta woleka,warning kritikkan datang dari berbagai elemen masyarakat baik tokoh agama,tokoh adat dan tokoh pemuda,tokoh LSM dan tokoh politik hingga sms whatsApp datang dari berbagai elemen masyarakat tersebut menanyakan pada media tenteng pungutan retribusi pesta woleka dengan rincian (iru deta ) Rp 500rb dan iru wawa Rp 500rb serta sayap kanan rp 500ribu dan sayap kiri 500rb dalam satu pesta woleka dengan jumlah 2juta \/pesta begitu juga isu dibalaghar begitu berbeda isu retribusi nya 1 ekor babi 1 kain adat sudah bisa di ijinkan melakukan pesta woleka,dengan ada isu ini bahkan ada yang sudah membayar retribusi pesta woleka kepada pimpinan wilayah kecematan kodi bangedo dan balaghar ujar beberapa nara sumber sms whatsapp dan narasumber wawancara.<\/p>\n\n\n\n
Sebagai media hanya menyampaikan pada pimpinan wilayah dan pimpinan Pemda sehingga menjadikan rapat evaluasi pimpinan wilayah dan pemda untuk memberikan sosalisasi anggaran tersebut agar bisa menjelaskan alokasi apakah masuk kas daerah dan dikelolah oleh badan usaha milik daerah sehingga dari hasil nya keuntungan dipergunakan untuk renovasi rumah adat,WC adat,serta mesium rumat adat mohon kejelasan jika dinas perwisata yang mengelolahnya.<\/p>\n\n\n\n
Dan jika dikemudian hari ada dugaan Pungli,maka wajib pihak tersebut memberikan aturan perda menurut elemen masyarakat dalam pengaduan mereka dimedia ini,dan pungli itu sendiri merupakan tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).<\/p>\n\n\n\n
Tindakan ini mencakup permintaan atau penerimaan uang administrasi pesta adat dengan tanpa ada PERDA yang mengikatnya<\/p>\n\n\n\n
Secara subtansi sebagai dasar pembuatan perda sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) mengenai hukum adat perdata dan pidananya adat harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Perda ini berfungsi memberi kepastian hukum agar aturan adat yang hidup (living law) bisa diakui secara resmi.<\/p>\n\n\n\n
Kriteria Hukum Adat yang Dapat Masuk Perda<\/p>\n\n\n\n
-Sesuai Pancasila: Nilai adat tidak boleh bertentangan dengan dasar negara.<\/p>\n\n\n\n
-UUD 1945: Harus selaras dengan konstitusi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-Hak Asasi Manusia: Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tidak diskriminatif.
-Prinsip Hukum: Sejalan dengan asas hukum umum yang diakui.<\/p>\n\n\n\n
Pihak yang Berhak Mengusulkan Perda<\/em><\/p>\n\n\n\n -Pemerintah Daerah: Melalui instansi atau kepala daerah terkait. Tahapan dan Ketentuan Penyusunan<\/p>\n\n\n\n -Pengakuan Wilayah: Masyarakat hukum adat pemegang aturan tersebut harus sudah diakui eksistensinya oleh produk hukum daerah. -Sifat Berlaku: Aturan pidana adat dalam Perda hanya berlaku di wilayah hukum adat masyarakat yang bersangkutan.<\/p>\n\n\n\n Yang memeliki hak Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) adalah merupakan hasil kerja sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah (Gubernur untuk tingkat provinsi, atau Bupati\/Wali Kota untuk tingkat kabupaten\/kota) dengan persetujuan bersama.<\/p>\n\n\n\n Pihak yang Terlibat<\/p>\n\n\n\n -DPRD: Memiliki fungsi legislasi untuk membahas dan merancang Perda bersama pemerintah daerah. Tahapan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia diatur melalui lima(5) tahap utama berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meliputi; -Disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) jangka menengah dan tahunan.<\/p>\n\n\n\n -Dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati\/Wali Kota).<\/p>\n\n\n\n -Disertai dengan Naskah Akademik kecuali untuk hal tertentu seperti APBD atau keadaan darurat.<\/p>\n\n\n\n Rancangan Perda (Raperda) disusun berdasarkan Propemperda.Dapat diusulkan oleh DPRD, kepala daerah, atau atas prakarsa komisi\/gabungan komisi.Dilakukan pembahasan naskah awal melalui proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi hukum.<\/p>\n\n\n\n Raperda dibahas oleh DPRD bersama kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan bersama.Melalui tingkat pembicaraan di rapat komisi, panitia, atau paripurna DPRD.<\/p>\n\n\n\n Raperda yang telah disetujui bersama disampaikan kepada kepala daerah untuk disahkan menjadi Perda.Ditandatangani oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota).<\/p>\n\n\n\n Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah agar memiliki kekuatan hukum yang sah.Dilakukan penyebarluasan agar masyarakat tahu dan paham isi Perda tersebut.<\/p>\n\n\n\n Dalam pembuatan perdata juga membutuhkan waktu prosesnya memakan waktu 1 hingga 2 tahun atau bahkan lebih karena harus melalui tahap kajian naskah akademik, pembahasan DPRD, dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri,bukan kita belum keluarkan aturan perda sudah melakukan pumungutan liar kita ini baru saja melaksanakan Hut RI yang ke 81 thn indonesia merdeka terbebas dari upeti pungutan liar nya belanda.<\/p>\n\n\n\n Ketika media ini Mendapat informasi tersebut, awak mencoba menghubungi langsung atau wawancara langsung para pelaku pesta adat yang mungkin mereka di pungut retribusi pesta,namun mereka engan dimediakan,setelah menghubungi tersebut media juga belum bisa menghubungi beberapa pimpinan wilayah karena gangguan sinyal,jika ada ada pihak mau mengklaifikasi dugaan isu tak sedap silakan bagi yang memiliki wewenang ,media adalah mitra berbagai instansi,mitra bagi masyarakat,mitra bagi semua elemen masyarakat<\/p>\n\n\n\n Terkait dengan ijin keramian juga menjadi pertanyaan masyarakat :<\/p>\n\n\n\n Wewenang pemberian izin keramaian (termasuk kegiatan adat atau budaya setempat yang mengumpulkan banyak orang) secara hukum nasional diatur di bawah instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri serta aturan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017.<\/p>\n\n\n\n Dasar Hukum dan Instansi Berwenang<\/p>\n\n\n\n -Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Pasal 15 ayat (2) huruf a menyatakan Polri berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum serta kegiatan masyarakat lainnya.<\/p>\n\n\n\n -Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017: Mengatur tata cara perizinan dan pengawasan keramaian umum berdasarkan tingkat atau skala wilayah.<\/p>\n\n\n\n -Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2023: Mengatur teknis perizinan dan pengawasan kegiatan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Pembagian Tingkat Kewenangan Polri<\/p>\n\n\n\n -Mabes Polri \/ Baintelkam: Skala nasional atau internasional. Koordinasi Acara Adat<\/p>\n\n\n\n -Pemohon biasanya tetap memerlukan pengantar atau rekomendasi dari perangkat lokal (desa\/kelurahan\/kecamatan) serta lembaga adat setempat. Secara resmi, penerbitan surat izin keramaian dari pihak kepolisian (Polsek atau Polres) adalah gratis atau tidak dipungut biaya resmi karena bukan merupakan objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, untuk tingkat desa atau kelurahan dan adat, kadang terdapat aturan retribusi atau sumbangan administrasi desa setempat yang sah,ini harus ada peraturan desa (Perdes) yang mengikatnya dan jika kecamatan yang meminta hal tersebut merupakan pelanggaran karena PERDA yang mengatur tentang administrasi belum ada<\/p>\n\n\n\n Secara media (insan pers hanya ) berhak memberikan informasi secara hukum dan pihak yang di aromakan silakan memberikan hak klarifikasi pafa media kami dengan hak jawabnya (Tim redaksi)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sumba Barat Daya -mediagendangsumba.com 23 agustus 2026 Aroma tak sedap kembali tercium dari dua Kecamatan yakni kodi Bangedo dan kecamatan kodi Balaghar dengan warning kritikkan beraneka ragam tentang retribusi Pesta woleka,warning kritikkan datang dari berbagai elemen masyarakat baik tokoh agama,tokoh adat dan tokoh pemuda,tokoh LSM dan tokoh politik hingga sms whatsApp datang dari berbagai elemen […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2448,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2447","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"\n
-DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.
-Masyarakat Hukum Adat: Komunitas adat yang bersangkutan secara langsung.<\/p>\n\n\n\n
-Kajian Bersama: Dilakukan penilaian (asesmen) bersama kementerian terkait untuk memastikan norma adat tidak berbenturan dengan hukum nasional.<\/p>\n\n\n\n
-Kepala Daerah: Ikut membahas dan memberikan persetujuan serta mengesahkan rancangan Perda tersebut.<\/p>\n\n\n\n
1.. Perencanaan<\/p>\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
-Polda: Skala provinsi.
-Polres: Skala kabupaten atau kota.
-Polsek: Skala kecamatan atau desa.<\/p>\n\n\n\n
-Dokumen rekomendasi tersebut dilampirkan saat mengajukan surat permohonan izin atau pemberitahuan kepada kantor kepolisian terdekat.<\/p>\n\n\n\n