<\/p>\n\n\n\n
Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
Jakarta, 21 Agustus 2026.- Gempa di Nusa Tenggara Timur kembali menguji wajah paling mendasar dari sebuah negara, Ketika kehidupan rakyat porak-poranda, apakah negara mampu hadir bukan sekadar dengan pernyataan, tetapi dengan tindakan yang menyentuh kebutuhan paling dasar yaitu makanan?<\/p>\n\n\n\n
Di tengah kepanikan, rumah yang rusak, akses yang terganggu, dan warga yang terpaksa mengungsi, hadirnya 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan pengungsi memberikan sebuah pesan penting negara sebenarnya memiliki instrumen yang dapat bergerak cepat ketika keadaan darurat terjadi.<\/p>\n\n\n\n
Dapur yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata dapat dialihkan untuk melayani masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di sinilah SPPG harus berhenti dipandang hanya sebagai dapur program pemerintah. Ia harus dilihat sebagai salah satu wajah negara.<\/p>\n\n\n\n
Ketika sekolah tutup, SPPG harus tetap bisa bekerja.<\/p>\n\n\n\n
Ketika jalan terputus, SPPG harus memiliki skenario distribusi. Ketika keluarga kehilangan rumah, SPPG harus mampu memastikan mereka tidak kehilangan makanan. Ketika bencana membuat masyarakat tidak berdaya, negara harus memiliki tangan yang mampu menjangkau mereka. Itulah makna sebenarnya dari kehadiran negara.<\/p>\n\n\n\n
Negara Tidak Boleh Hadir Setelah Kamera Datang<\/p>\n\n\n\n
Bencana selalu memperlihatkan kualitas pemerintahan secara lebih jujur daripada seremoni dan pidato. Dalam keadaan normal, birokrasi dapat bekerja dengan prosedur yang panjang. Surat dapat dibuat, rapat dapat digelar, koordinasi dapat dijadwalkan. Tetapi dalam keadaan darurat, rakyat tidak hidup dari rapat.<\/p>\n\n\n\n
Rakyat membutuhkan air. Rakyat membutuhkan obat. Rakyat membutuhkan tempat berlindung. Dan rakyat membutuhkan makanan. Karena itu, ukuran keberhasilan negara dalam menghadapi bencana bukan hanya seberapa cepat pejabat datang meninjau lokasi. Ukuran sebenarnya adalah seberapa cepat kebutuhan rakyat terpenuhi. Di titik inilah SPPG memiliki potensi strategis yang luar biasa.<\/p>\n\n\n\n
Dapur yang sudah berdiri, tenaga yang sudah tersedia, peralatan yang sudah dipersiapkan, serta jaringan distribusi yang telah terbentuk merupakan modal besar yang tidak boleh dibiarkan hanya bekerja dalam situasi normal.<\/p>\n\n\n\n
Bencana tidak pernah menunggu jadwal. Maka sistem negara juga tidak boleh bekerja seolah-olah bencana datang berdasarkan kalender.<\/p>\n\n\n\n
Dari Dapur MBG Menjadi Dapur Ketahanan Sosial<\/p>\n\n\n\n
Selama ini istilah SPPG sering kali dipersempit menjadi bagian teknis dari pelaksanaan MBG. Pandangan tersebut terlalu kecil. Jika sebuah fasilitas mampu menyediakan makanan dalam jumlah besar secara terorganisasi, memiliki tenaga pengelola, mempunyai standar pengolahan pangan, serta berada dalam jaringan pelayanan pemerintah, maka fungsi fasilitas tersebut secara alamiah jauh lebih besar daripada sekadar melayani kebutuhan rutin sekolah.<\/p>\n\n\n\n
SPPG memiliki potensi menjadi infrastruktur ketahanan sosial. Pengalaman penanganan bencana di NTT, Sumatera, Bireuen, dan sejumlah daerah lain menunjukkan bahwa kapasitas tersebut bukan sekadar teori. Dalam situasi tertentu, dapur SPPG dapat bertransformasi menjadi dapur darurat yang melayani penyintas bencana. Ini adalah aset negara. Dan aset negara harus diperlakukan sebagai instrumen pelayanan publik, bukan sekadar proyek administratif.<\/p>\n\n\n\n
Kepala BGN juga telah menegaskan bahwa SPPG yang terdampak bencana harus mengutamakan keselamatan, sementara SPPG yang masih dapat beroperasi dapat menyesuaikan pelayanan untuk membantu masyarakat terdampak. Pesannya jelas SPPG harus adaptif terhadap keadaan. Tetapi adaptif saja tidak cukup. SPPG harus memiliki kesiapan. Jangan Tunggu Bencana Baru Menyusun Prosedur. Di sinilah pemerintah harus berani melangkah lebih jauh. Jangan sampai setiap bencana datang, negara kembali bertanya:<\/p>\n\n\n\n
\u201cSiapa yang memasak?\u201d<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari mana makanannya?\u201d<\/p>\n\n\n\n
\u201cSiapa yang mengirim?\u201d<\/p>\n\n\n\n
\u201cSiapa yang membayar?\u201d<\/p>\n\n\n\n
\u201cBagaimana distribusinya?\u201d<\/p>\n\n\n\n
\u201cSiapa yang bertanggung jawab?\u201d<\/p>\n\n\n\n
Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya sudah memiliki jawaban sebelum bencana terjadi. SPPG harus memiliki protokol khusus kedaruratan. Harus ada peta SPPG yang dapat diaktifkan ketika wilayah tertentu terkena bencana. Harus ada koordinasi langsung dengan BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan lembaga kemanusiaan. Harus ada skema logistik apabila sekolah tidak dapat digunakan. Harus ada jalur distribusi alternatif ketika jalan utama terputus. Harus ada mekanisme pengawasan agar makanan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang paling penting harus ada satu sistem komando yang jelas. Karena dalam keadaan bencana, kebingungan administratif dapat berubah menjadi persoalan kemanusiaan.<\/p>\n\n\n\n
Jangan Jadikan SPPG Sekadar Simbol Keberhasilan Program<\/p>\n\n\n\n
Keberhasilan SPPG tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak dapur yang berdiri. Tidak cukup mengatakan bahwa jumlah SPPG bertambah. Tidak cukup menghitung berapa porsi makanan yang diproduksi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah Apa yang terjadi ketika keadaan tidak normal? Apakah SPPG mampu bergerak? Apakah dapurnya aman? Apakah tenaga kerjanya siap? Apakah stok bahan pangan tersedia? Apakah kendaraan distribusi tersedia? Apakah terdapat jalur komunikasi darurat? Apakah data pengungsi dapat diterima dengan cepat? Apakah pemerintah daerah mengetahui SPPG mana yang dapat diaktifkan? Kalau jawabannya belum jelas, maka pekerjaan rumah negara masih panjang. Sebab membangun infrastruktur tanpa membangun sistem kesiapsiagaan adalah membangun setengah dari sebuah solusi.<\/p>\n\n\n\n
Rakyat Tidak Membutuhkan Negara yang Hanya Pandai Berjanji<\/p>\n\n\n\n
Bencana adalah momentum ketika rakyat melihat negara tanpa kosmetik. Di tengah kondisi darurat, masyarakat tidak terlalu membutuhkan retorika. Mereka membutuhkan tindakan. Seorang ibu yang mengungsi tidak membutuhkan konferensi pers. Ia membutuhkan makanan untuk anaknya. Seorang lansia yang kehilangan rumah tidak membutuhkan slogan. Ia membutuhkan makanan yang aman dan bergizi. Anak-anak yang tidur di pengungsian tidak membutuhkan perdebatan politik. Mereka membutuhkan makanan dan perlindungan. Karena itu, keberadaan SPPG di wilayah bencana memiliki makna politik kebangsaan yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan dapur. Ia adalah bukti apakah negara benar-benar memiliki kapasitas untuk hadir ketika rakyat berada pada titik paling rentan.<\/p>\n\n\n\n
Saatnya SPPG Masuk ke Arsitektur Tanggap Darurat Nasional<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah pusat harus mengambil pengalaman dari NTT, Sumatera, Bireuen, dan wilayah terdampak lainnya sebagai bahan untuk membangun sistem nasional. Jangan biarkan setiap daerah belajar dari kesalahan yang sama. Jangan tunggu bencana berikutnya baru menyusun aturan berikutnya. Bangun sekarang. Petakan sekarang. Latih sekarang. Koordinasikan sekarang. Dan uji sistemnya sebelum rakyat kembali diuji oleh bencana.<\/p>\n\n\n\n
SPPG harus memiliki status dan protokol aktivasi kedaruratan yang jelas, sehingga ketika bencana terjadi, tidak ada lagi kebingungan mengenai siapa melakukan apa. Pemerintah daerah harus mengetahui kapasitas dapur di wilayahnya. BGN harus memiliki sistem pemantauan yang mampu melihat SPPG mana yang dapat beroperasi dan mana yang terdampak. Jaringan distribusi harus memiliki skenario alternatif. Masyarakat sipil dan relawan harus ditempatkan sebagai mitra pengawasan dan pendukung, bukan sekadar tenaga tambahan ketika keadaan sudah kacau. Dan seluruh mekanisme tersebut harus dapat diaudit. Cepat tidak boleh berarti ceroboh. Darurat tidak boleh menjadi alasan menghilangkan akuntabilitas. Justru karena situasinya darurat, pengawasan harus semakin kuat.<\/p>\n\n\n\n
SPPG dan Martabat Negara<\/p>\n\n\n\n
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya mengenai makanan. Ini tentang martabat. Negara yang mampu memastikan rakyatnya makan dalam keadaan bencana adalah negara yang menunjukkan bahwa kekuasaan memiliki tujuan: melindungi kehidupan manusia.<\/p>\n\n\n\n
Sebaliknya, negara yang hanya hadir dalam keadaan normal tetapi gagap ketika rakyat tertimpa bencana harus berani mengevaluasi dirinya sendiri. Karena negara bukan hanya gedung pemerintahan. Negara bukan hanya pejabat. Negara bukan hanya dokumen dan regulasi. Negara adalah kehadiran yang dirasakan rakyat ketika mereka paling membutuhkan pertolongan. Dan dalam situasi bencana, makanan adalah salah satu bentuk kehadiran negara yang paling nyata. Satu porsi makanan mungkin terlihat sederhana bagi mereka yang hidup dalam keadaan normal. Tetapi bagi seorang pengungsi yang kehilangan rumah, pekerjaan, harta benda, dan kepastian hari esok, satu porsi makanan yang datang tepat waktu dapat menjadi pesan yang sangat besar:<\/p>\n\n\n\n
\u201cKamu tidak sendirian. Negara masih ada.\u201d<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, jangan kecilkan SPPG menjadi sekadar dapur. Jadikan ia dapur ketahanan bangsa. Jadikan ia simpul pangan darurat. Jadikan ia bagian dari sistem perlindungan masyarakat. Dan ketika bencana kembali datang karena bencana memang tidak bisa diperintah untuk berhenti datang pastikan negara tidak lagi sibuk mencari cara untuk hadir. Negara harus sudah berada di sana. Bukan setelah kamera datang. Bukan setelah berita menjadi viral. Bukan setelah rakyat berteriak. Tetapi sejak detik pertama ketika rakyat membutuhkan pertolongan.<\/p>\n\n\n\n
SPPG harus menjadi wajah negara. hadir, bergerak, memberi makan, dan menjaga martabat rakyat dalam keadaan apa pun.[Tim Redaksi]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia. Jakarta, 21 Agustus 2026.- Gempa di Nusa Tenggara Timur kembali menguji wajah paling mendasar dari sebuah negara, Ketika kehidupan rakyat porak-poranda, apakah negara mampu hadir bukan sekadar dengan pernyataan, tetapi dengan tindakan yang menyentuh kebutuhan paling dasar yaitu makanan? Di tengah kepanikan, rumah yang rusak, […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2438,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2437","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"\n