<\/p>\n\n\n\n
Tanda Tanya Besar di Balik Pembangunan Ribuan Gedung Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih<\/p>\n\n\n\n
Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08)<\/p>\n\n\n\n
Rp240 triliun. Angka yang luar biasa besar. Anggaran yang seharusnya menjadi harapan bagi jutaan rakyat desa untuk bangkit melalui Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih. Program ini dirancang sebagai salah satu pilar ketahanan pangan dan penguatan ekonomi kerakyatan di era Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n\n\n\n
Namun, justru karena nilainya sangat besar, setiap rupiah yang digunakan wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka. Semakin besar anggarannya, semakin tinggi pula tuntutan transparansinya.<\/p>\n\n\n\n
Hasil penelusuran Forum Komunikasi Nasional-08 di berbagai daerah memunculkan pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Hampir seluruh informasi yang kami peroleh menunjukkan nilai pembangunan fisik gedung berada pada kisaran Rp700 juta hingga Rp900 juta per unit. Kami belum menemukan nilai yang melampaui angka tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Padahal, informasi yang beredar dari berbagai sumber menyebutkan batas pembiayaan fisik dapat mencapai Rp3 miliar per unit. Bahkan pernah disampaikan bahwa dengan keterlibatan TNI, biaya dapat ditekan menjadi sekitar Rp1,6 miliar. Jika demikian, mengapa angka yang muncul di lapangan jauh lebih rendah? Di mana penjelasan mengenai selisih tersebut?<\/p>\n\n\n\n
Inilah pertanyaan yang seharusnya dijawab secara terbuka, bukan didiamkan.<\/p>\n\n\n\n
Tiga minggu lalu kami menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara melalui Bapak Eko selaku Staf Ahli Direktur Pengadaan. Tujuannya sederhana: meminta klarifikasi mengenai mekanisme pembiayaan dan struktur anggaran pembangunan gedung KDKMP.<\/p>\n\n\n\n
Sampai hari ini belum ada jawaban.<\/p>\n\n\n\n
Diam mungkin dianggap sebagai strategi birokrasi. Namun ketika yang dipertanyakan adalah penggunaan uang negara dalam jumlah sangat besar, keheningan justru melahirkan kecurigaan publik.<\/p>\n\n\n\n
Kecurigaan itu semakin menguat setelah berbagai keluhan dari daerah bermunculan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS), termasuk yang melibatkan unsur TNI.<\/p>\n\n\n\n
Kami menghormati TNI sebagai institusi negara yang lahir dari rakyat, mengabdi kepada rakyat, dan menjaga kedaulatan negara. Justru karena penghormatan itu, kami berharap nama besar TNI tidak dimanfaatkan oleh oknum mana pun sebagai tameng untuk menutupi praktik yang menyimpang apabila memang ada. Kehormatan prajurit tidak boleh dijadikan pelindung bagi kepentingan segelintir orang.<\/p>\n\n\n\n
Berbagai pemberitaan media juga memunculkan pertanyaan yang layak dijawab. Di Kabupaten Gowa, misalnya, terdapat pengakuan kontraktor mengenai nilai pekerjaan sekitar Rp800 juta, sementara dokumen Rancangan Anggaran Belanja disebut mencapai sekitar Rp1,74 miliar. Pada kesempatan lain, Agrinas juga menyampaikan bahwa mereka tidak pernah menunjuk kontraktor tertentu.<\/p>\n\n\n\n
Jika benar demikian, lalu siapa yang menentukan pelaksana pekerjaan? Siapa yang mengatur distribusi proyek? Siapa yang bertanggung jawab atas struktur pembiayaannya?<\/p>\n\n\n\n
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh berhenti sebagai desas-desus. Semuanya harus dijawab melalui dokumen resmi dan penjelasan yang dapat diuji.<\/p>\n\n\n\n
Bayangkan apabila selisih anggaran memang terjadi secara sistematis pada puluhan ribu titik pembangunan. Nilainya bukan lagi miliaran rupiah, melainkan berpotensi mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Angka sebesar itu bukan sekadar persoalan administrasi. Ia menyangkut amanat konstitusi, kepercayaan rakyat, dan masa depan pembangunan desa.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, negara tidak boleh hanya meminta rakyat percaya. Negara harus menunjukkan bukti.<\/p>\n\n\n\n
Buka seluruh kontrak.<\/p>\n\n\n\n
Buka seluruh dokumen pengadaan.<\/p>\n\n\n\n
Buka rincian RAB.<\/p>\n\n\n\n
Buka mekanisme penunjukan pelaksana.<\/p>\n\n\n\n
Biarkan publik mengetahui ke mana setiap rupiah uang negara dialokasikan.<\/p>\n\n\n\n
Apabila seluruh proses telah berjalan sesuai aturan, transparansi justru akan membersihkan nama semua pihak. Namun apabila ada penyimpangan, negara wajib bertindak tanpa pandang bulu.<\/p>\n\n\n\n
Jangan sampai program besar Presiden Prabowo yang lahir untuk memperkuat ekonomi desa justru dikenang sebagai program yang menyisakan tanda tanya terbesar dalam sejarah pengelolaan anggaran publik.<\/p>\n\n\n\n
Rakyat tidak sedang mencari sensasi.<\/p>\n\n\n\n
Rakyat sedang mencari kejujuran.<\/p>\n\n\n\n
Dan selama pertanyaan itu belum dijawab, selama dokumen masih tertutup, selama transparansi belum diwujudkan, suara kami tidak akan berhenti mengingatkan bahwa uang negara bukan milik segelintir orang.<\/p>\n\n\n\n
Uang negara adalah amanat rakyat.<\/p>\n\n\n\n
Forum Komunikasi Nasional-08
Mengawal Kebenaran, Menjaga Amanat Rakyat<\/p>\n\n\n\n
7 Agustus 2026 (Tim redaksi)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Tanda Tanya Besar di Balik Pembangunan Ribuan Gedung Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa IndonesiaInisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08) Rp240 triliun. Angka yang luar biasa besar. Anggaran yang seharusnya menjadi harapan bagi jutaan rakyat desa untuk bangkit melalui Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih. Program ini dirancang sebagai salah satu […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2316,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2315","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"\n