<\/p>\n\n\n\n
Sumba Barat Daya-Mediagendang.sumba.com 30 juli 2026 ,keempat (Kepolisian,Kejakssaan,KPK hingga pengadilan) dari instansi ini memeliki wajah yang sama dalam penangan kasus dan tersinonim satu sama lain,beda nya ya didalam analisis data prodak hukumnya menjadi perdebatan dan analisis bagi kabupaten sumba baeat daya ketika melihat,menonton,adegan yang luar biasa untuk badan APH dan KPK dari sisi dunia putihnya jika ada yang yang ditangkap dan merasa puas sebagian masyarakat,begitu sebagian masyarakat tidak merasa puas karena beberapa kasus yang sudah sampai ke tangan APH tiba-,tiba mati suri dengan dalih yang dicari hingga peluputan kasus itu masyakat mempertanyakan tugas dan tupoksi APH,Namun disisi lain setiap bulan pasti KPK ada yang ditangkap beberapa pejabat hingga penilaian masyarakat publik agak senang sedikit diwilayah yang sudah ditangkap tempat kejadian perkara,namun KPK juga mendapat nilai raport merah karrna diwilayah yang lain bukan ada koruptor yang ditangkap padahal pihak APH lain lagi sedang menghitungan kerugian negara yang tidak kelar-kelar yang jadi pertanyaan apakah kalkalator hitungan nya rusak atau karena kedibukkan yang lain itulah kabupaten lain bertanya-tanya sistem kerja APH sehingga di grup-grup pejabat seperti bateman desa dan suara Sumba Barat Daya terjadi perdebatan via degital whatsaap.<\/p>\n\n\n\n
Disisi lain secara administrasi wilayah indonesia memeliki 416 kabupaten, yang terdiri dari 415 kabupaten otonom dan 1 kabupaten administrasi.Rincian Administratif Wilayah tingkat dua ini dipimpin oleh seorang bupati (kecuali kabupaten administrasi yang dipimpin oleh bupati pilihan gubernur).Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 514 daerah tingkat dua di seluruh wilayah [, yang juga mencakup 98 kota (93 kota otonom dan 5 kota administrasi di DKI Jakarta)<\/p>\n\n\n\n
Berdasar penelusuran penulis di tahun 2004 disalah pengadilan yang ada diwilayah pasuruan jawa timur kasus perdata saja dalam perhari mencapai 30 kasus untuk satu kabupaten saja<\/p>\n\n\n\n
Disamping itu kasus dipengadilan lain Beban Perkara Pengadilan Tingkat PertamaTerdapat sekitar 2,9 juta beban perkara per tahun di seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia.Pulau Jawa menyumbang sebagian besar dari angka ini karena jumlah penduduk dan aktivitas hukum yang sangat tinggi, terutama untuk kasus perdata, pidana, dan perceraian.Jika dibagi dalam 250 hari kerja efektif dalam setahun, total seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia rata-rata memproses sekitar 11.600 kasus per hari secara keseluruhan.<\/p>\n\n\n\n
Variasi Tiap PengadilanPengadilan tingkat kabupaten\/kota kecil: Menangani rata-rata beberapa hingga belasan kasus per hari.Pengadilan tingkat daerah padat (seperti kota besar di Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur): Bisa memproses puluhan hingga ratusan sidang per hari untuk kasus pidana maupun perdata. Dari 38 provinsi maka tentu nya tiap hari KPK juga menerima kasus ratusan dan ribuan perhari<\/p>\n\n\n\n
Mengingat dari berbagai permasalahan yang ada diindonesia,khusus lembaga APH<\/p>\n\n\n\n
Beberapa analisis lapangan intermesu isu memang gaji polisi tidak seberapa dalam melaksanakan tugasnya yang walaupun polisi tetap mendapatkan dana operasional dari APBN untuk penanganan sebuah kasus meskipun pada akhirnya perkara tersebut “mentah” atau dihentikan dan gagal naik ke pengadilan (seperti diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3).<\/p>\n\n\n\n
Dalam perhitungan degital Besaran dana dari APBN untuk penanganan perkara atau kasus pidana di kepolisian tidak diberikan dalam bentuk uang tambahan atau honor lepas per kasus untuk penyidik, melainkan dialokasikan sebagai Dukungan Anggaran Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana yang melekat di dalam DIPA satuan kerja masing-masing.Nilai anggaran operasional sidik per kasus dibedakan berdasarkan tingkat kerumitan perkara (kategori mudah, sedang, sulit, hingga sangat sulit) serta tingkat kesatuan (Mabes Polri, Polda, atau Polres), yang besaran kisarannya bervariasi dari belasan hingga puluhan atau seratusan juta rupiah per paket penanganan kasus. Berdasarkan aturan perundang-undangan dan standar operasional, layanan pelaporan serta penanganan perkara tindak pidana bagi masyarakat tidak dipungut biaya alias gratis<\/p>\n\n\n\n
Jika ditinjau dari Gaji polisi di Indonesia diatur berdasarkan pangkat dan masa kerja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024, yang berkisar dari Rp1.775.000 hingga Rp6.405.500 per bulan di luar tambahan tunjangan kinerja,dari besaran gaji diatas kadang kala ada ngeluh bagi anggota yang bagi nya masih pas-pasan mana tutup ini dan itu,ini pemerintah harus memperhatikan besaran anggaran upah APH,sedangkan dimasa sekarang gaji P3K dan p3k paruh waktu sudah berangsung hampir gagal dibayar<\/p>\n\n\n\n
Apalagi kalau KPK ada cabang dimasing-masing wilayah maka tentunya ambil dari mana,untuk gaji pegawai kpk dalam tugas ini tergantung sidang anggaran para Anggota Dewan<\/p>\n\n\n\n
Kalau dilihat dari keberadaan Lembaga KPK sebagai Dasar Hukum KPK
Pembentukan KPK merupakan amanat UU 31\/1999 di mana dalam penjelasan umumnya disebutkan sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n
Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, amanat tersebut diwujudkan melalui UU 30\/2002 yang mengatur secara khusus tentang KPK.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, KPK termasuk kedalam badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3)UUD 1945 yang berbunyi:<\/p>\n\n\n\n
Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.<\/p>\n\n\n\n
Alasan KPK termasuk badan-badan lain tersebut karena terdapat kriterianya yaitu KPK memiliki tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf e UU 19\/2019.<\/p>\n\n\n\n
Secara kontekstual kpk adalah KPK Lembaga Super Body?
Tugas-tugas KPK tertuang pada Pasal 6 UU 19\/2019 yaitu melakukan:<\/p>\n\n\n\n
tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Berkaitan dengan pasal tersebut, Pasal 7 ayat (1) UU 19\/2019 berbunyi sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n
Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dapat disimpulkan bahwa ada 6 poin fungsi KPK yaitu koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan dan pencegahan eksekusi. Satu hal yang ditekankan dalam pembentukan KPK, di mana lembaga ini menjadi pemicu dan pemberdayaan institusi pemberantasan korupsi yang telah ada (Kepolisian dan Kejaksaan) yang sering kita sebut \u201ctrigger mechanism\u201d. Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih serta mengganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi Kejaksaan dan Kepolisian, malah KPK akan mendorong kinerja kedua institusi tersebut agar bekerja maksimal.<\/p>\n\n\n\n
Mengenai fungsi penindakan, ada hal yang membedakan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Dimana KPK lebih berfokus kepada \u201cbig fish\u201d dengan kriteria seperti yang disebutkan pada Pasal 11 UU 19\/2019, yaitu:<\/p>\n\n\n\n
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan\/atau
menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan\/atau kejaksaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan\/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Selain itu, ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar hukum lembaga lain yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Hal-hal tersebut adalah bentuk mekanisme checks and balances antara kekuasaan yudikatif Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi dengan kekuasaan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dan kekuasaan eksekutif lembaga penyidik dan lembaga penuntut guna mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated judiciary system) di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
Menyoal anggapan KPK sebagai lembaga super body, hal ini kurang tepat. Dalam negara demokratis sesungguhnya tidak ada lembaga super body karena dalam bekerja antar lembaga negara sudah ada mekanisme checks and balances system, di mana antar lembaga negara saling mengawasi satu sama lain agar tugas dan kewenangannya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan.jika kita melakukan trobosan seperti yang dilakukan oleh salah satu tokoh badan LSM (Pak Widhi)dan masyarakat di kabupaten lamongan sampai bermalam di jakarta untuk mengajukan para koruptor dikabupaten nya akhir KPK menganggarkan untuk tangkap pelaku,diwilayah kabupaten sumba barat Daya media dan masyarakat publik sudah bateriak tangkap si fulan,Namun sifulan masih hitung kerugian negara,yang mungkin kalkulator rusak paling ini dalam dugaan bagi penganalisis publik lain nya,tikus pun berkesempatan cari jalan lain untuk bocorkan jalur lain ini dalam dugaan kerangka analisis laun ,(tim redaksi)<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Sumba Barat Daya-Mediagendang.sumba.com 30 juli 2026 ,keempat (Kepolisian,Kejakssaan,KPK hingga pengadilan) dari instansi ini memeliki wajah yang sama dalam penangan kasus dan tersinonim satu sama lain,beda nya ya didalam analisis data prodak hukumnya menjadi perdebatan dan analisis bagi kabupaten sumba baeat daya ketika melihat,menonton,adegan yang luar biasa untuk badan APH dan KPK dari sisi dunia putihnya […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2231,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2230","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"yoast_head":"\n